ASIATODAY.ID, KOLOMBO – Gerakan revolusi akhirnya meletus di negeri Sri Lanka.
Ribuan massa mengepung istana pada Sabtu (9/7/2022).
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri dari kediaman resminya di Istana Kepresidenan untuk menghindari massa yang marah, telah setuju untuk mundur minggu depan tepatnya 13 Juli.
“Untuk memastikan transisi damai, presiden mengatakan dia akan mundur pada 13 Juli,” kata ketua parlemen Mahinda Abeywardana dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
“Karena itu saya meminta masyarakat untuk menghormati hukum dan menjaga perdamaian.”
Ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediaman Rajapaksa di Kolombo pada Sabtu di tengah kemarahan atas krisis ekonomi terburuk negara itu dalam tujuh dekade.
Setelah menyerbu gerbang istana kepresidenan, ratusan orang terlihat dalam siaran langsung di media sosial berjalan melalui kamar-kamarnya, dengan beberapa di antara kerumunan yang riuh melompat ke kolam kompleks.
Presiden telah melarikan diri beberapa saat sebelumnya, dibantu oleh pasukan yang melepaskan tembakan ke udara untuk mengamankan pelariannya.
Para pengunjuk rasa juga masuk ke kediaman pribadi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, orang pertama yang menggantikan Rajapaksa.
Dia juga telah dipindahkan ke lokasi yang aman, kata sumber pemerintah.
Wickremesinghe sebelumnya mengadakan pembicaraan dengan beberapa pemimpin partai politik untuk memutuskan langkah apa yang harus diambil menyusul kerusuhan tersebut.
“Wickremesinghe telah mengatakan kepada para pemimpin partai bahwa dia bersedia mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan memberi jalan bagi pemerintah semua partai untuk mengambil alih,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan.
Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan dalam sebuah surat kepada Rajapaksa bahwa beberapa keputusan telah dibuat pada pertemuan para pemimpin dari partai, termasuk presiden dan perdana menteri mengundurkan diri sesegera mungkin dan parlemen dipanggil dalam waktu tujuh hari untuk memilih penjabat presiden.
“Di bawah penjabat presiden, parlemen saat ini dapat menunjuk perdana menteri baru dan pemerintahan sementara,” kata surat yang dikeluarkan oleh kantor Ketua Parlemen/
“Setelah itu dalam waktu yang ditentukan, pemilihan dapat diadakan bagi rakyat untuk memilih parlemen baru,” tambahnya. (AT Network)