ASIATODAY.ID, JAKARTA – Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini dan ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi. Dengan adanya ketidakpastian yang terutama diakibatkan oleh The Perfect Storm, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 berada pada kisaran 2,3%-2,9%.
Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada kisaran 2,8%-3,2%.
Asian Development Bank (ADB) pada bulan September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dari 5,2% menjadi 5%, namun demikian ADB juga memprediksikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang akan terhindar dari resesi.
Meski kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terpengaruh, ADB masih optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya.
Mewaspadai hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi.
“Tentunya Indonesia ada faktor positif berada di lingkup ASEAN, dimana pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan sebesar 4,9%. Di regional, kita ini masih ada pertumbuhan sehingga tentu di Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ke depan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Rabu (17/10/2022).
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, dimana saat ini inflasi berada di 5,9%.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, Pemerintah juga terus melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.
Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%.
Tekait dengan ancaman krisis pangan, Pemerintah juga telah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.
“Indonesia cukup beruntung karena produksi beras kita dalam 3 tahun terakhir sebesar 31 juta dan tentunya kita memiliki daya tahan yang cukup. Karena dalam 3 tahun terakhir juga kita tidak melakukan impor beras. Selanjutnya kita juga melihat, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif juga tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung,” tandas Menko Airlangga.
Sejumlah Strategi Diramu Pemerintah
Optimisme pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini dan hal tersebut seiring dengan perbaikan indikator pada berbagai sektor.
Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10% sejak Juni 2022.
Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Tercatat pada Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan telah mengalami surplus hingga USD35 miliar yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel.
“Kerja sama semua pihak termasuk swasta, patut kita syukuri karena Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen selama 3 kuartal terakhir dan berharap di kuartal III dan IV mampu menargetkan pertumbuhan di atas 5 persen sehingga secara year on year di akhir tahun kita targetkan 5,2%,” jelas Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja Forum Dialog: Economic Outlook 2023, Senin (17/10) lalu.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa sektor pasar modal juga turut mengalami penguatan di tengah pelemahan indeks saham global. Tercatat IHSG telah mencetak return positif di atas 3% secara year-to-date per 14 Oktober 2022 dibandingkan indeks saham lain, dengan net inflow hampir Rp70 triliun dalam kurun waktu 9 bulan.
Terkait dengan inflasi, Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 75 bps untuk merespon tren inflasi sehingga inflasi nasional mampu terjaga secara moderat pada angka 5,95% (yoy) pada bulan September. Penurunan harga komoditas hortikultura pada bulan September juga masih mampu menahan laju inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan, dan solar.
Momentum pemulihan ekonomi nasional juga terus dijaga oleh Pemerintah dengan menerapkan berbagai strategi seperti pelonggaran mobilitas masyarakat, implementasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber, menjaga stabilisasi harga, peningkatan kualitas SDM melalui Program Kartu Prakerja, serta pengembangan UMKM.
Seiring dengan penurunan kasus pandemi, Pemerintah juga telah mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dengan mengalokasikan anggaran PEN tahun 2022 sebesar Rp455,6 triliun yang difokuskan untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Menyoal target pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah juga berupaya mengimplementasikan strategi berupa reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi industri berbasis prinsip ekonomi hijau, serta optimalisasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/INA yang diarahkan ke sektor energi terbarukan. Langkah deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) juga terus dilakukan Pemerintah guna menjadi game changer dalam mendorong peningkatan investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan upaya Pemerintah dalam mengembangkan Electric Vehicle (EV) untuk hilirisasi komoditas dan juga sebagai percepatan transformasi menuju teknologi hijau. Strategi pengembangan yang dilakukan yakni dengan menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri hilir serta meningkatkan investasi guna pengembangan rantai nilai baterai EV secara end-to-end.
“Berbagai upaya Pemerintah terus dilakukan terutama untuk mewujudkan perekonomian agar tumbuh lebih cepat, oleh karena itu saya berharap seluruh pelaku mendukung kebijakan Pemerintah, dan Pemerintah akan terus mendorong untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta,” pungkas Menko Airlangga. (ATN)
Discussion about this post