ASIATODAY.ID, JAKARTA – Spanyol menyambut Makedonia Utara untuk bergabung dengan Uni Eropa. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares Bueno pada Jumat (14/4/2023).
Albares mengumumkan dukungan negaranya dalam lawatan ke Balkan Barat yang dimulai hari Jumat saat ia bertemu dengan mitranya dari Makedonia Utara, Bujar Osmani, di ibukota Skopje.
Makedonia Utara dan negara tetangganya, Albania, telah menjadi negara kandidat sejak 2005 dan meluncurkan negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa tahun lalu dalam sebuah proses yang diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun.
Spanyol akan mengambil alih kepresidenan Uni Eropa dari Swedia pada bulan Juli. Albares mengatakan kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers bersama bahwa negaranya mendukung perspektif Eropa mengenai Balkan Barat sebagai kebijakan Uni Eropa untuk integrasi bertahap.
“Kami ingin memperkuat kerja sama kami dan saya rasa pembukaan negosiasi ini merupakan sebuah langkah besar,” ujar Albares.
Perselisihan dengan negara-negara tetangga telah menghambat perundingan aksesi untuk Makedonia Utara. Perselisihan dengan Yunani mengenai penggunaan nama Makedonia dan warisan kuno di wilayah tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade.
Perselisihan terbaru, antara Makedonia Utara dan negara tetangganya, Bulgaria, yang telah menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 2007, juga berpusat pada identitas Makedonia, serta sejarah, bahasa, dan budaya.
Bulgaria mengatakan akan mencabut keberatan atas dimulainya pembicaraan keanggotaan Uni Eropa untuk Makedonia Utara sebagai imbalan atas persetujuan negara tersebut untuk mengakui etnis minoritas Bulgaria dalam konstitusinya.
Namun, amandemen konstitusi tersebut membutuhkan dua pertiga mayoritas, atau 80 suara di parlemen yang memiliki 120 kursi. Koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Sosial Demokrat yang beraliran kiri-tengah hanya didukung oleh 64 anggota parlemen. Oposisi konservatif secara terbuka menentang perubahan konstitusi.
Osmani mengatakan bahwa Makedonia Utara tetap berkomitmen kuat untuk memenuhi kewajiban yang diperlukan untuk melanjutkan proses pencapaian negosiasi. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News