ASIATODAY.ID, JAKARTA – Krisis yang dialami Sri Lanka menjadi perhatian utama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia.
Pasalnya, muncul kekhawatiran Malaysia akan mengalami nasib yang sama dengan Sri Lanka.
Namun Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Zafrul menegaskan bahwa sangat tipis kemungkinan negaranya bangkrut seperti Sri Lanka.
Zafrul menyebut, sejauh ini Dana Moneter Internasional (IMF) tidak pernah melaporkan bahwa Malaysia menghadapi masalah yang akan mengakibatkan kebangkrutan. Sebaliknya, IMF justru meyakini pada prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia.
“Pada akhir April 2022, IMF menyatakan keyakinannya bahwa produk domestik bruto (PDB) kami akan tumbuh pada tingkat 5,75 persen. Jika kami membandingkan indikator ekonomi kami dengan Sri Lanka, jelas bahwa ekonomi kami jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, kemungkinan Malaysia bangkrut seperti Sri Lanka sangat kecil,” ujarnya, Selasa (19/7/2022) sebagaimana dilaporkan CNA.
Dia memerinci, pada akhir Juni 2022, pinjaman luar negeri Malaysia berjumlah RM29,4 miliar (US$6,6 miliar) sementara utang wajib menyumbang lebih dari 60 persen dari PDB.
Sebelumnya, Zafrul menyatakan bahwa posisi fiskal Malaysia masih kuat dan utang pemerintah federal masih terkendali. Bahkan, pemerintah tetap disiplin dan tidak pernah gagal membayar bunga dan utang jatuh tempo meskipun telah melalui serangkaian krisis ekonomi dan resesi keuangan.
“Ini membuktikan reputasi dan kemampuan Malaysia sebagai debitur dengan catatan pembayaran yang baik,” katanya.
Dia menyebut, Kementerian Keuangan telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atas beberapa laporan palsu di media sosial tentang posisi utang negara yang tampaknya ditujukan untuk menyesatkan masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan investor di Malaysia.
Zafrul juga mengatakan rasio pelunasan utang Malaysia pada 2021 adalah 16,3 persen. Diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 18 persen pada tahun ini.
“Ini berarti untuk setiap RM1 pendapatan yang diterima pemerintah, hampir 20 sen digunakan untuk membayar bunga saja dan ini tidak memperhitungkan kemampuan membayar pokok pinjaman. Oleh karena itu, kemampuan kami untuk meningkatkan tingkat utang kami terbatas dibandingkan dengan negara lain,” tuturnya.
Zafrul menambahkan, debt service ratio negara maju seperti Inggris 6,6 persen, Amerika Serikat 5,2 persen, dan Jepang 4 persen. Bahkan, rasio pajak terhadap PDB Malaysia sekitar 11 persen, lebih rendah dari Filipina 18 persen, Thailand 17 persen dan Singapura 13 persen.
Dia melihat negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memiliki rata-rata lebih dari 33 persen rasio pajak terhadap PDB.
“Artinya, meskipun ekonomi negara kita membaik pada 2022, pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pendapatan tambahan yang diperlukan bagi kita untuk mengambil lebih banyak utang,” katanya.
Dikutip melalui The Star, dia juga mengklarifikasi bahwa kemampuan negara untuk meminjam lebih banyak uang untuk membantu rakyat tidak didasarkan pada jumlah utang nasional saat ini.
“Meskipun utang Malaysia 63 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional dibandingkan Jepang yang 263 persen dan Singapura 133 persen, kemampuan suatu negara untuk meningkatkan pinjaman tidak semata-mata tergantung pada rasio utang terhadap PDB tetapi yang lebih penting adalah keterjangkauan utang dan keberlanjutan utangnya,” tuturnya. (ATN)