ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negeri Sri Lanka telah jatuh pada titik terendah akibat krisis ekonomi dan politik.
Negeri itu seolah berjuang sendiri menghadapi krisis internal. Dalam situasi itu, solidaritas ASEAN dipertanyakan.
Alih-alih mendapat simpati dan dukungan, negeri Sri Lanka justru kian berada dijurang kehancuran.
Penjabat Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat akibat pemerintahannya bergulat dengan krisis ekonomi dan kerusuhan sosial.
Wickremesinghe mengumumkan tindakan itu demi kepentingan keamanan publik, perlindungan ketertiban umum dan pemeliharaan persediaan logistik.
Pengumuman keadaan darurat itu bertujuan untuk memberikan layanan yang sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat, menurut pemberitahuan pemerintah seperti dikutip Aljazeera, Senin (18/7/2022).
Wickremesinghe dilantik sebagai pemimpin sementara pada hari Jumat (15/7/2022) setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa yang digulingkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya.
Rajapaksa terbang ke Maladewa selanjutnya ke Singapura setelah ratusan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah turun ke jalan-jalan di Ibu Kota dan menduduki kediaman dan kantor resminya.
Tak lama setelah dilantik, Wickremesinghe meminta para legislator untuk bekerja membangun pemerintahan yang terdiri dari semua partai.
Pemimpin sementara itu berjanji untuk mengikuti konstitusi dan menegakkan hukum dan ketertiban setelah berbulan-bulan aksi protes atas kekurangan bahan bakar yang melumpuhkan dan melonjaknya harga barang-barang pokok.
Parlemen Sri Lanka bertemu pada hari Sabtu (16/7/2022) untuk memulai proses pemilihan presiden untuk lima tahun ke depan. Selain itu pertemuan itu juga membahas pengiriman bahan bakar untuk mengatasi krisis energi.
Wickremesinghe, sekutu Rajapaksa, adalah kandidat utama untuk menduduki kursi kepresidenan penuh waktu. Namun, banyak pengunjuk rasa juga ingin dia pergi sehingga meningkatkan prospek kerusuhan lebih lanjut jika dia terpilih.
Sebelumnya, dilaporkan masyarakat antre untuk mendapatkan BBM akibat pemerintah tidak punya pasokan yang memadai selain kesulitan untuk melakukan penarikan uang di bank akibat lembaga perbankan terdampak krisis keuangan. (ATN)