ASIATODAY.ID, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) melalui Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB) bekerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI), Graduate School of Public Policy (GraSPP) Universitas Tokyo, dan Toshiba International Foundation membahas dampak pandemi terhadap ekonomi Asia.
Pembahasan ini dilakukan dalam Forum Kebijakan Riset Asia dengan tema “Infrastructure, Technology, and Finance for Sustainable and Inclusive Development in Asia beyond the Pandemic”.
Kegiatan ini digelar pada 18-19 Februari 2021 secara daring, menghadirkan pembicara kunci Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Riset dan Inovasi Nasional, Bambang P. S. Brodjonegoro.
Rektor UI Ari Kuncoro menyampaikan, bahwa webinar ini menjadi agenda tahunan keempat antara UI, ADBI, dan GraSPP Universitas Tokyo.
Menurutnya, pandemi menyebabkan hampir semua negara menghadapi tantangan multidimensi dengan segala keterbatasan. Hal ini mendorong permintaan sumber daya keuangan untuk pemulihan dampak pandemi.
“Diperlukan kebijakan strategis sehingga sumber daya terbatas mampu mengatasi masalah yang ada dengan efisien dan efektif,” kata Ari, Minggu (21/2/2021).
Harapannya, upaya tersebut tidak hanya mengatasi dampak pandemi, tetapi juga memberikan efek pembangunan yang positif.
“Selain itu, saya berharap semua peserta forum mendapat wawasan baru dari diskusi ini dan sarana berbagi ilmu serta pengalaman antar pemangku kepentingan tentang pembangunan infrastruktur sehingga bisa memahami tantangan dan masalah dalam lingkup Asia pada masa mendatang,” kata Ari.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memandang perubahan iklim dan teknologi merupakan masalah yang saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ia bahkan melihat kedua isu ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital masih membuka ruang persoalan sosial, khususnya aksesibilitas jaringan. Saat ini, konektivitas jaringan internet belum merata, sehingga wilayah kota masih identik dengan kualitas infrastruktur jaringan yang lebih baik daripada wilayah lainnya.
Diperkiraan dari 75.000 desa di Indonesia, baru 20.000 desa yang mendapat akses jaringan internet dan komunikasi memadai.
“Pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mutlak untuk mengurangi biaya distribusi dan mendorong kemudahan mobilitas masyarakat. Pembangunannya bisa berbentuk penyediaan fasilitas listrik, telekomunikasi, pelabuhan, bandara, air bersih, maupun sanitasi lain. Dengan begitu, standar kualitas hidup masyarakat bisa jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujar Sri Mulyani.
Pada hari kedua dalam Forum Kebijakan Riset Asia, Beta Yulianita Gitaharie, Dekan FEB UI berharap forum ini memberikan wawasan pengalaman beberapa negara di Asia terkait upaya dan kebijakan menyesuaikan dan menjaga kualitas layanan infrastruktur yang memadai.
“Pembatasan jarak fisik dan mobilitas sangat memengaruhi pemeliharaan dan pengoperasian proyek pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan yang harus menciptakan dan menyesuaikan sistem infrastruktur agar dapat beradaptasi dengan situasi sekarang,’ terangnya.
Selanjutnya, menristek menambahkan, bahwa Indonesia memiliki visi keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) pada tahun 2035 dan menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) pada tahun 2045.
Indonesia akan melalui tiga fase, yakni memperkuat struktur ekonomi, mempercepat pertumbuhan berbasis inovasi, serta modernisasi ekonomi berbasis kualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila berupaya meningkatkan kualitas industri manufaktur berbasis inovasi.
Dengan begitu, visi pembangunan nasional tahun 2045 bisa terwujud.
Indonesia juga kata Bambang, dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan bangunan yang lebih baik, akses ke makanan sehat, mobilitas cerdas, penghijauan lingkungan dan kota, serta infrastruktur yang lebih tangguh.
“Pembangunan ini tidak hanya mendukung peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan akses yang sama ke penciptaan peluang untuk semua segmen masyarakat,” ujar Bambang. (ATN)