ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mencatat, ada 1,6 juta tenaga kerja yang mengalami nasib Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19.
Presiden Joko Widodo telah mengetahui hal itu dan telah menugaskan kementerian terkait untuk memberikan mereka Kartu Prakerja.
Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona (COVID-19) Doni Monardo mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2020).
“Presiden telah menugaskan Kementerian terkait untuk segera memberikan kartu prakerja kepada para korban PHK. Selain itu, dalam minggu ini program Bantuan Sosial (Bansos) juga dilaksanakan sehingga masyarakat terdampak mendapat dukungan. Selain itu, sejumlah tenaga kerja kita yang berada di Malaysia juga segera diperhatikan,” papar Doni.
Sedangkan untuk warga yang berasal dari luar Jakarta tetapi tidak mendapat bansos, Presiden Jokowi meminta kepada Kapolri untuk memberikan dukungan.
Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp40,4 triliun khusus untuk bantuan sosial berupa paket sembako dan tunai. Rinciannya, sebanyak Rp2,2 triliun akan diberikan khusus untuk warga Jakarta.
Anggaran itu akan bagi kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga di Ibu Kota. Besaran bansos yang diberikan sekitar Rp600 ribu per bulan.
Kemudian, Rp1 triliun untuk warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nantinya, anggaran itu akan diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau sekitar 576 ribu kepala keluarga.
Total paket yang diberikan Rp600 ribu per kepala keluarga. Bansos akan diberikan mulai April hingga Juni 2020.
Lalu, Rp16,2 triliun untuk warga di luar Jabodetabek. Bansos merupakan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan disalurkan ke warga yang tidak menerima program keluarga harapan (PKH) maupun bansos sembako.
Kemudian, Rp21 triliun dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Program ini diambil dari anggaran Dana Desa.
Bantuan diharapkan dapat memenuhi daya beli masyarakat. Bantuan ini diprioritaskan untuk buruh pabrik, pekerja informal, pedagang kecil, sopir taksi, dan online. (ATN)