ASIATODAY.ID, JAKARTA – Uni Eropa (UE) sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar sebagai respons atas kudeta pada 1 Februari lalu.
“Kami sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap militer yang bertanggungjawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, sebagaimana dikutip AFP, Senin (22/2/2021).
“Semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan kita untuk program reformasi pemerintahan Myanmar ditangguhkan,” tegasnya.
Meski demikian, Borrell memastikan bahwa Uni Eropa tidak akan memutus hubungan dagang dengan Myanmar karena akan berdampak pada masyarakat umum di negara tersebut.
Tak hanya Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berencana menjatuhkan sanksi atas militer Myanmar yang melancarkan kudeta pada awal bulan ini.
Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto negara tersebut, Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari lalu.
Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Senin dini hari.
Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.
Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.
Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu. (ATN)