ASIATODAY.ID, JAKARTA – Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari ekonomi terbesar dunia (G20) menyatakan dukungan atas rencana Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghimpun USD650 miliar cadangan baru.
Para menteri keuangan akan meminta IMF untuk dengan cepat menyajikan opsi yang dapat ditindaklanjuti bagi negara-negara kaya untuk mengarahkan porsi dana mereka ke negara-negara yang lebih membutuhkan.
Para menteri keuangan G20 memperingatkan risiko yang terus-menerus terhadap pertumbuhan global dari varian virus corona, bahkan ketika prospek keseluruhan tampak cerah.
“Sejak April, prospek global semakin membaik, terutama karena peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan,” demikian bunyi draf pernyataan G20, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, Sabtu (10/7/2021).
Namun, pemulihan diikuti dengan kesenjangan lebar antarnegara yang tetap terpapar risiko meningkatnya krisis, terutama oleh penyebaran varian baru virus Covid-19 dan kecepatan vaksinasi yang berbeda.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pembuat kebijakan masih jauh dari siap untuk memberikan sinyal yang jelas tentang pandemi, dengan varian delta menyebabkan gelombang baru kasus Covid-19 di banyak negara.
Sementara Amerika Serikat (AS) dan Eropa menikmati pemulihan yang kuat saat vaksinasi meluas, tempat-tempat lain tertinggal dan menderita, seperti Asia Selatan (India) dan Afrika Selatan.
Draf pernyataan itu mencakup komitmen yang menyerupai pernyataan pada April lalu untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tersedia selama diperlukan untuk mengatasi konsekuensi buruk dari Covid-19 dan untuk menghindari penarikan dini tindakan dukungan.
Dokumen itu juga tidak berisi referensi eksplisit untuk lonjakan inflasi AS, selain persetujuan kepada bank sentral yang tetap konsisten dengan mandat stabilitas harga.
G20 juga akan mendukung kesepakatan perombakan pajak global yang dicapai oleh 131 negara bulan ini melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Draf pernyataan itu meminta negara-negara untuk membahas rincian yang tersisa dan membuat rencana implementasi pada Oktober.
Pada isu iklim, G20 ditetapkan untuk pertama kalinya mengakui peran penetapan harga karbon sebagai bagian dari upaya mengatasi perubahan iklim. Draf tersebut menyatakan berbagai alat harus digunakan untuk menangani masalah ini, mulai dari investasi dalam infrastruktur berkelanjutan hingga menghapus subsidi bahan bakar fosil secara bertahap.
Pernyataan itu tak mencantumkan komitmen untuk mencapai nol emisi pada 2050. Dorongan oleh negara-negara Eropa untuk memasukkan bahasan itu dalam komunike G20 digagalkan oleh beberapa negara yang lebih bergantung pada bahan bakar fosil, menurut orang yang mengetahui masalah ini. (ATN)