ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, dalam lima tahun kedepan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (SDGs) diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp6.000 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini mempertemukan pemangku kepentingan dengan Sustainable Development Investment Partnership (SDIP), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Di masa lalu hampir semua program dan proyek ini dikembangakan dibiayai pemerintah. Ke depan, peran pemerintah akan menjadi kecil. Pemerintah hanya akan menjadi fasilitator. Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk,” terang Luky di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Sebagai regulator kata Luky, pemerintah akan mendorong agar investasi di sektor infrastruktur di masa mendatang lebih optimal terutama, dalam perancangan regulasi sampai insentif.
“Dari regulator bagaiamana kita menyiapkan regulaasi, menyiapkan insentif facility,” imbuh Luky.
Sementara itu, Co-Chair of the Steering Group of SDIP ASEAN Hub, Donald Kanak menambahkan, pihaknya saat ini menyediakan wadah yang disebut SDIP ASEAN Hub untuk bisa mengakomodir visi pembangunan berkelanjutan.
SDIP mendirikan SDIP ASEAN Hub untuk mengambil peran penting dalam mengelola modal bagi pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
“Harapan kami, WEF dan SDIP dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia,” imbuhnya. (ATN)
,’;\;\’\’