ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Donald Trump menandatangani perintah yang melarang total investasi Amerika Serikat (AS) di perusahaan China yang ditentukan untuk dimiliki atau dikendalikan oleh militer negara itu.
Langkah terbaru Gedung Putih ini untuk menekan Beijing atas apa yang digambarkan presiden sebagai praktik bisnis yang kasar.
“China semakin mengeksploitasi ibu kota AS untuk pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan perangkat keamanan lainnya, yang menjadi ancaman bagi AS,” demikian perintah eksekutif, yang ditandatangani Trump pada hari Kamis (12/11/2020).
Relasi antara AS dan China telah memburuk setelah penandatanganan kesepakatan perdagangan diawal tahun. Trump juga telah berulang kali berjanji untuk menghukum Beijing atas pandemi Covid-19, perlakuannya terhadap minoritas Muslim, dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di Hong Kong.
Pejabat China sendiri telah mengancam akan membalas dengan daftar hitam perusahaan AS mereka sendiri.
Perusahaan-perusahaan China terkemuka – termasuk China Mobile Ltd dan China Telecom Corp Ltd. – jatuh karena laporan perintah eksekutif tersebut yang akan melarang perusahaan investasi dan dana pensiun AS untuk membeli dan menjual saham dari 20 perusahaan China yang ditunjuk oleh Pentagon telah memiliki hubungan militer pada bulan Juni.
Daftar ini telah diperbarui dengan menambah 11 perusahaan tambahan pada akhir Agustus. Dengan demikian, AS memiliki 31 perusahaan di dalam daftar larangan.
Larangan tersebut akan mulai berlaku pada 11 Januari 2020. Keputusan ini memungkinkan perusahaan investasi AS dan dana pensiun untuk melepaskan kepemilikan mereka di perusahaan yang terkait dengan militer China selama tahun depan. Investor AS akan diberi waktu 60 hari sejak perintah tersebut diresmikan untuk segera melakukan divestasi saham.
Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O’Brien mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa banyak perusahaan yang dipermasalahkan ini diperdagangkan di bursa di seluruh dunia. Investor AS, menurut O’Brien, tanpa sadar dapat menanamkan investasi pasif seperti reksa dana dan dana pensiun.
“Perintah yang ditandatangani Trump tersebut berfungsi untuk melindungi investor Amerika dari secara tidak sengaja memberikan modal yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan badan intelijen Tentara Pembebasan Rakyat dan Republik Rakyat China,” kata O’Brien.
Dalam langkah awal untuk membatasi aliran uang tersebut, pemerintah mengirim surat kepada Michael Kennedy, yang saat itu menjabat sebagai ketua Federal Retirement Thrift Investment Board dan menyuruhnya untuk menghentikan semua langkah yang terkait dengan menyimpan tabungan pegawai pemerintah dalam sebuah dana pensiun dengan portofolio yang mencakup saham di perusahaan China.
Peringatan itu muncul setelah badan legislatif tertinggi China pada hari Rabu mengeluarkan resolusi yang memungkinkan untuk mendiskualifikasi anggota parlemen Hong Kong yang dianggap tidak cukup setia.
Pemerintahan Kepala Eksekutif Carrie Lam segera mengusir empat legislator, mendorong 15 orang yang tersisa di Dewan Legislatif yang memiliki 70 kursi untuk mengundurkan diri secara massal beberapa jam kemudian dalam konferensi pers bersama.
Sementara AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Lam dan beberapa pejabat di Beijing, sejauh ini AS tidak menghukum hierarki senior negara itu.
Tindakan seperti itu akan membuat marah China dan mempercepat kerusakan hubungan antara kedua negara yang sudah timbul karena berbagai masalah. (Bloomberg)