ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko menyelesaikan Joint Ministerial Commission (JMC) ke-3 antara kedua negara pada Selasa (21/3/2023).
JMC terakhir diadakan lebih dari satu dekade yang lalu, pada tahun 2010.
Selama JMC, Retno menyampaikan bahwa dia dengan Tkatchenko bertukar pandangan tentang kemajuan hubungan bilateral.
“Saya menyambut baik ratifikasi Papua Nugini pada dua perjanjian bilateral, persetujuan pelaksanaan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, dan perjanjian dasar tentang pengaturan perbatasan,” katanya dalam keterangan pers bersama di Kemlu RI, pada Selasa (21/3/2023).
Di bidang pertahanan, Indonesia berharap agar Papua Nugini bisa mendukung percepatan proses ratifikasi.
“Di bidang pertahanan, saya sampaikan kepada Menteri Tkatchenko harapan agar Papua Nugini mendukung percepatan proses ratifikasi,” lanjutnya.
Selain itu, komitmen Indonesia untuk memastikan perlindungan WNI di luar negeri.
“Kami juga berkomitmen untuk memastikan perlindungan warga negara kami di luar negeri. Sehubungan dengan ini, kami sepakat untuk menugaskan pejabat kami untuk menyusun Perjanjian Pemberitahuan Konsuler Wajib,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu Retno juga mengangkat beberapa masalah lainnya. Pertama, hubungan antara kedua negara dalam kerja sama perdagangan selama 5 tahun terakhir.
“Pertama, kerja sama perdagangan. Saya sangat senang melihat tren positif yang terus berlanjut dalam perdagangan bilateral kita, dalam 5 tahun terakhir,” katanya.
Dia mengatakan bahwa kedua negara tersebut masih memiliki ruang yang cukup untuk memperluas kerja sama perdagangan bilateral, termasuk penyederhanaan proses bea cukai dan jaringan logistik yang lebih kuat.
“Kami masih memiliki ruang yang cukup untuk memperluas perdagangan bilateral kami, di luar perdagangan lintas batas, termasuk melalui menyederhanakan dan merampingkan proses bea cukai, dan memfasilitasi jaringan logistik yang lebih kuat, serta mendorong pembentukan Joint Business Council Indonesia-Papua Nugini,” lanjutnya.
Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Papua Nugini sepakat mengambil langkah konkret untuk memulai negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA).
“Kami sepakat untuk mengambil langkah konkret untuk memulai negosiasi Preferential Trade Agreement atau PTA. Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses dengan menyiapkan studi kelayakan bersama yang akan menggabungkan pandangan kedua negara kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan kemungkinan kerja sama juga dilakukan dengan mengikutsertakan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Papua Nugini.
“Kami juga membahas kemungkinan kerjasama dalam melibatkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Papua Nugini, antara lain di sektor energi, jasa telekomunikasi dan industri farmasi. Kami sepakat untuk mengeksplorasi hasil ekonomi yang konkret pada masa depan,” ujarnya.
Selanjutnya, kerja sama dalam pembangunan. “Kedua, kerja sama pembangunan. Saya tegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk di Papua Nugini,” katanya.
“Seiring upaya kita untuk tumbuh dan berkembang bersama, IPFD Desember lalu telah berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan yang lebih besar antara Indonesia dan Pasifik, menetapkan area proyek yang akan mendukung pembangunan dan kemakmuran di Pasifik,” ujarnya.
Menlu RI menyampaikan juga bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan Papua Nugini dalam pendidikan dengan menawarkan beasiswa bagi siswa di Papua Nugini.
“Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang pendidikan untuk menawarkan beasiswa bagi siswa Papua Nugini, dan kami juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam merevitalisasi fasilitas umum dan kesehatan di Vanimo dan Port Moresby,” tambahnya.
Ketiga, tentang kerja sama di kawasan Pasifik. Indonesia sebagai bagian dari Pasifik akan terus memastikan bahwa kawasan Pasifik menjadi bagian tak terpisahkan dari Indo-Pasifik yang stabil dan makmur.
“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia bertujuan untuk mendorong keterlibatan yang lebih erat antara ASEAN dan negara-negara Pasifik, termasuk dengan mendorong kerja sama sekretariat ke sekretariat, antara Asean dan Pacific Islands Forums (PIF),” ujarnya.
Indonesia mengajak negara-negara Pasifik, tentunya termasuk Papua Nugini untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum (IPIF), sebagai wadah untuk mendorong kerja sama konkrit antar negara di Indo-Pasifik.
“Kami berbagi visi yang sama bahwa suara Pasifik harus didengar dalam mengatasi tantangan umum global seperti manajemen bencana perubahan iklim dan blue economic,” tambahnya.
Indonesia berkomitmen kuat untuk tujuan ini dan akan terus menjembatani Pasifik ke dunia.
“Saya ingin menggarisbawahi Menteri Tkatchenko bahwa Papua Nugini akan selalu menjadi salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia,” ujarnya mengakhiri. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post