ASIATODAY.ID, JAKARTA – Untuk mencapai tujuan global adaptasi Iklim, Indonesia mengajak komunitas global memperkuat kapasitas dan kapabilitas untuk meningkatkan ketahanan iklim di semua skala dan tingkatan.
“Untuk itu Indonesia sangat mendukung dan menyatakan ikut bergabung dengan Adaptation Action Coalition,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, saat menjadi panelis pada peluncuran Adaptation Action Coalition on Water Workstream yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (4/5/2021) dan merupakan satellite event dari Petersberg Climate Dialogue 2021.
Wamen Alue menerangkan, perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi perekonomian, kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Indonesia, dimana dampaknya sangat nyata terhadap produksi dan distribusi pangan, air dan energi, serta kesehatan lingkungan.
Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan target adaptasi yang ambisius baik dalam dokumen NDC yang diperbarui dan Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050.
Lebih jauh Wamen Alue mengungkapkan bahwa Indonesia memperlakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai dua tindakan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dilihat sebagai alternatif satu sama lain, karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Semakin besar upaya mitigasi, semakin sedikit dampak yang harus diadaptasi, dan semakin sedikit risiko yang harus dikelola.
“Sasaran adaptasi kami adalah untuk mengurangi risiko dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas dan ketahanan adaptif di semua sektor dan wilayah pembangunan,” papar Wamen Alue.
Terkait dengan tema acara yang mengangkat isu air, Wamen Alue menegaskan bahwa air merupakan salah satu fokus prioritas Indonesia dalam membangun kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim.
Di Indonesia, hilangnya sumber daya air akibat terganggunya neraca air berkisar antara 0,33 – 0,43?ri PDB Nasional.
Indonesia, melalui salah satu program utama Nationally Determined Contribution (NDC,) yaitu “Pengelolaan DAS Terpadu”, mengembangkan pengelolaan DAS yang berketahanan iklim dengan: (i) meningkatkan perencanaan pengelolaan DAS yang mempertimbangkan kerentanan, risiko, dan dampak iklim; (ii) mengembangkan kebijakan dan instrumen untuk menilai ketahanan DAS; dan (iii) meningkatkan sinergi lintas sektor dan wilayah melalui penerapan pendekatan hulu dan hilir yang terintegrasi dalam rehabilitasi dan restorasi hutan.
Upaya lain termasuk integrasi pengelolaan DAS ke dalam rencana tata ruang daerah, perbaikan permukiman dan pengelolaan sumber daya air, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang tahan iklim. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi di antara kementerian dan lembaga terkait dalam menangani masalah lintas sektor termasuk manajemen pengetahuan dan keterlibatan masyarakat untuk aksi iklim lokal.
Wamen Alue memberikan contoh bagaimana Strategi Jangka Panjang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memasukkan strategi Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan, Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, serta Pengembangan pengelolaan risiko dan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana dalam menanggapi perubahan iklim.
Selama tahun 2015 – 2019, sejumlah bendungan/waduk, danau, penampungan air dan bangunan penampungan air lainnya telah dibangun, direhabilitasi, ditingkatkan, atau direvitalisasi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga membangun sejumlah infrastruktur konservasi air terkait anomali iklim di 32 provinsi pada 2019.
“Program Kampung Iklim (PROKLIM) yang sekarang diterapkan di lebih kurang 3.000 Desa, dan akan ditingkatkan menjadi 20.000 desa pada tahun 2024, merupakan salah satu contoh partisipasi masyarakat di dalam peningkatan ketahanan air”, jelas Wamen Alue sambil merujuk bagaimana Indonesia memberikan contoh nyata capaian aksi di lapangan dan komitmen Indonesia untuk selalu menjadi leading by examples.
Forum tersebut didahului oleh sambutan dari Alok Sharma, COP26 President Designate dan dimoderatori oleh Mark Smith dari International Water Management Institute.
Selain Wamen LHK, beberapa menteri atau wakil menteri yang berpartisipasi dalam sesi panel adalah, Nancy Tembo, Minister of Forestry and Natural Resources Malawi, Mohamed Abdel-Aty, Minister of Irrigation and Water Resources Mesir, Haydee Rodriguez-Romero, Vice Minister for Water and the Ocean, Kosta Rika dan Roald Laperre, Vice Minister for the Environment and International Affairs, Belanda. Diskusi panel tersebut ditutup dengan kesimpulan oleh Lord Zac Goldsmith, Minister of State Department of Environment, Food & Agriculture & FCDO, Kerajaan Inggris. (ATN)