ASIATODAY.ID, JAKARTA – Penerapan teknologi 5G di Indonesia dinilai bisa berkontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja serta peningkatan produktivitas pada tahun 2030.
Hasil Studi Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Qualcomm International dan Axiata Group bertajuk Unlocking 5G Benefits for the Digital Economy in Indonesia, memaparkan bahwa implementasi 5G secara agresif di Indonesia dapat menambah Rp2.874 triliun bagi perekonomian negara.
Angka tersebut secara kumulatif dari tahun 2021 hingga 2030 atau sekitar 9,5 persen PDB, dan Rp 3.549 triliun pada tahun 2035 atau sekitar 9,8 persen PDB.
Penerapan 5G juga dapat menciptakan 4,6 juta hingga 5,1 juta peluang kerja terkait 5G, dan meningkatkan produktivitas per-kapita sebesar Rp9 juta hingga 11 juta dalam periode yang sama.
Perwakilan PT LAPI ITB Ivan Samuels mengatakan, berdasarkan dua skenario yang diterapkan pihaknya yakni skenario dasar dan skenario agresif bahwa seluruh spektrum 5G di Indonesia dapat tersedia pada akhir tahun 2021.
“Kami estimasi bahwa implementasi 5G yang agresif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1 persen di luar proyeksi pemerintah, dengan potensi pertumbuhan lebih lanjut dari peningkatan produktivitas di sebagian besar industri dan layanan yang didorong teknologi 5G,” jelas dia melalui keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (26/9/2020).
Lebih lanjut Samuels menambahkan, dari pengamatan pihaknya baik industri maupun konsumen menyambut positif peluang 5G, sudah banyak perusahaan telah mulai mengaplikasikan use-cases 5G dengan harapan 5G dapat membuka peluang bisnis yang lebih baik dan lebih luas.
“Hal ini menekankan pentingnya pemerintah untuk mendorong agenda 5G tahun ini,” tambahnya.
Laporan ITB tersebut menawarkan delapan rekomendasi kebijakan utama untuk mempercepat penerapan 5G di Indonesia, termasuk memasukkan 5G sebagai Agenda Prioritas Nasional.
Tidak hanya itu, meluncurkan Rencana Pita Lebar dan Konektivitas Nasional 2021-2025 yang komprehensif, serta merilis semua spektrum 5G penting ke operator seluler Indonesia juga menjadi salah satu diantara kebijakan utama yang harus dilakukan.
Merespon hal tersebut, Kepala 5G Task Force Indonesia Denny Setiawan mengatakan, pihaknya telah memasukkan spektrum 5G dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.
“Target dokumen resmi Task Force ini pada akhir 2021. Kami berencana awal Oktober akan melakukan diskusi dengan FCC untuk percepatan 5G dan Insya Allah awal Oktober kami akan lakukan coexisting trial untuk 3.5 GHz band,” katanya.
Denny juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerapkan kebijakan teknologi netral dengan begitu operator seluler dapat menyediakan jaringan 5G pada band existing bilamana nanti sudah ada ekosistemnya. (ATN)