ASIATODAY.ID, BRUSSELS – Para pemimpin dari tujuh negara dengan ekonomi terbesar dunia (G7) menentang peluncuran stablecoin Libra Facebook sampai diatur dengan benar.
Draft negara G7 yang disiapkan untuk pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris, mengatakan pembayaran digital dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan serta memangkas inefisiensi dan biaya.
Tetapi layanan pembayaran semacam itu harus diawasi dan diatur dengan tepat sehingga tidak akan merusak stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, privasi, perpajakan atau keamanan siber.
Tanpa pengawasan yang tepat, stablecoin itu dapat digunakan untuk pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi, dapat membahayakan integritas pasar, tata kelola, serta merusak kepastian hukum.
“G7 terus mempertahankan tidak ada proyek stablecoin global yang harus mulai beroperasi sampai memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan pengawasan yang relevan melalui desain yang tepat dan dengan mematuhi standar yang berlaku,” kata rancangan tersebut, dikutip dari CNA, Selasa (13/10/2020).
Stablecoin terikat pada mata uang tradisional atau sekeranjang aset, dan digunakan untuk pembayaran atau menyimpan nilai.
Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) G20 menetapkan 10 rekomendasi pada April untuk pendekatan umum dan internasional untuk mengatur stablecoin, yang didorong oleh raksasa media sosial Facebook yang mengusulkan stablecoin Libra.
Draf G7 mencatat bahwa sejumlah otoritas G7 sedang menjajaki peluang dan risiko yang terkait dengan mata uang digital bank sentral (CBDC).
Bank Sentral Eropa mengatakan bulan ini bahwa mereka harus bersiap untuk mengeluarkan euro digital untuk melengkapi uang kertas. Bank of England juga telah meluncurkan konsultasi tentang pound sterling digital.
Serangan Digital
Draft G7 juga mengungkapkan keprihatinan tentang meningkatnya ancaman serangan ransomware, yang terus meningkat karena pandemi Covid-19 mengubah aktivitas ekonomi online.
“Serangan ini yang sering melibatkan pembayaran dalam aset kripto, membahayakan fungsi penting bersama dengan keamanan dan kemakmuran kolektif kami. Kami menegaskan tekad kami untuk memerangi ancaman ini secara kolektif maupun individual,” kata draf tersebut. (ATN)