ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Global Peace Foundation, Action for Korea United, dan Alliance for Korea United USA Bermitra untuk Menggelar Forum Virtual yang Mengkaji Berbagai Peluang untuk Menggerakkan Reunifikasi.
Forum tersebut bertajuk “International Forum on One Korea”, sebuah konferensi global yang mempertemukan sejumlah tokoh masyarakat di Korea. Kegiatan ini sebagai momentum memperingati 75 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua.
Dr. Hyun Jin Preston Moon, selaku Pendiri dan Ketua Global Peace Foundation, salah satu sponsor acara tersebut.
Dalam forum itu, Dr. Moon mendesak Amerika Serikat agar menjadikan “unifikasi yang berprinsip” sebagai sasaran utama dalam kebijakan luar negerinya di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut, serta memberikan “tongkat estafet kepada warga Korea” sehingga mereka mampu mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas dan manunggal.
“Secara strategis, Amerika Serikat (AS) harus mengakui unifikasi yang berprinsip sebagai solusi permanen dalam jangka panjang demi mewujudkan denuklirisasi dan perdamaian regional. Proses unifikasi yang digerakkan Korea patut didukung oleh komitmen terhadap proses tersebut, baik dari sisi ekonomi dan politik”, persis ketika rencana Marshall diterapkan setelah akhir Perang Dunia Kedua,” kata Dr. Moon, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Selasa (18/8/2020).
Sementara itu, Dr. Edwin Feulner, Pendiri Heritage Foundation di Amerika Serikat mengatakan, Korea kini berada di titik transisi penting.
“Semakin banyak ilmuwan dan pakar kebijakan yang sebelumnya menemui kegagalan dalam upaya unifikasi, kini menilai unifikasi sebagai langkah penting di masa mendatang,” jelasnya.
Dr. Moon sempat menulis buku “Korean Dream” yang menjadi Karya Terlaris di Tingkat Nasional. Buku ini mengangkat sejumlah nilai dan budaya masyarakat Korea. Mengutip buku tersebut, Dr. Feulner menyebutkan, sekarang ialah momen untuk menggerakkan unifikasi di luar jangkauan pemerintah, serta meraih dukungan seluruh warga Korea.
Dalam “Korean Dream”, Dr. Moon mengulas prinsip-prinsip pendirian Korea sebagai nilai moral yang mampu mengatasi kesenjangan antara golongan konservatif dan progresif di Korea Selatan, dan pada akhirnya, antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Tampil sebagai sebuah bangsa baru, Korea yang manunggal “harus berakar pada landasan kuat yang mencakup sejumlah prinsip spiritual dan nilai moral yang universal,” kata Dr. Moon.
“Kedua hal ini akan menjadi pilar penting bagi kebebasan sejati. Hongik Ingan—menjalani kehidupan demi kemaslahatan yang lebih luas untuk seluruh insan manusia—merupakan aspirasi pendirian bangsa Korea.”
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pakar, pembuat kebijakan, tokoh masyarakat sipil yang terkemuka. Mereka mengkaji peluang-peluang baru guna menggerakkan unifikasi Korea dengan tema: “Penyelarasan di tengah Perubahan Global: Peluang-Peluang Baru demi Mewujudkan Korea yang Bebas dan Manunggal,” pada 15 Agustus 2020.
Mantan Duta Besar Republik Korea Ahn Ho-young untuk Amerika Serikat yang saat ini menjabat Presiden University of North Korean Studies, mengatakan bahwa langkah awal menuju unifikasi adalah membangun konsensus nasional berdasarkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan hak azasi manusia, serta kebebasan beragama.
Dia menggarisbawahi unifikasi Jerman yang bergantung pada kemitraan erat antara Presiden Bush dan Kanselir Kohl, serta didukung pemahaman bersama tentang peran penting dari negara-negara yang terlibat.
Para panelis dari Amerika Serikat mengemukakan kekhawatiran besar tentang kemampuan nuklir dan masyarakat Korea Utara yang tertutup. Mereka juga mengangkat peran penting masyarakat sipil dalam mengatasi kesenjangan antara kedua Korea tersebut.
“Kendati krisis saat ini menimbulkan risiko besar, namun krisis tersebut juga memunculkan berbagai peluang; peluang untuk menyingkirkan semua senjata pemusnah massal dari Semenanjung Korea; peluang untuk melibatkan Tiongkok sebagai kekuatan besar yang baru; mendorong warga Korea Utara agar menjadi bangsa bertanggung jawab, dan dalam jangka panjang, reunifikasi dapat terwujud bagi warga Korea di bawah satu pemerintahan yang mendukung kebebasan serta demokrasi,” jelas Dr. William Parker, mantan Presiden EastWest Institute. (AT Network)