ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui US Department of Commerce (US DOC) menginisiasi pertemuan virtual antara para Menteri negara partisipan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity untuk membahas usulan dan ekspektasi yang diharapkan oleh negara-negara partisipan IPEF guna memperoleh tangible benefit dalam skema IPEF.
Pertemuan virtual tersebut berlangsung pada Selasa (20/12) lalu dan dipimpin oleh US Secretary of Commerce, Gina Raimondo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan tersebut untuk mewakili Pemerintah Indonesia, selain itu juga dihadiri para Menteri dari 13 negara partisipan lainnya.
Dalam pembukaan, Secretary Raimondo menyampaikan pandangan Pemerintah AS terhadap manfaat IPEF bagi negara partisipan.
Raimondo mengungkapkan, Pemerintah AS melihat lima kategori tangible benefit dari skema IPEF.
Pertama, komitmen bersama terhadap tiap-tiap pilar IPEF yang berstandar tinggi akan meningkatkan iklim bisnis dan mendorong investasi di setiap negara anggota IPEF.
Kedua, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada negara dan perusahaan di negara-negara anggota IPEF.
Ketiga, upaya baru untuk memfasilitasi investasi di bidang infrastruktur dan ekonomi bersih ke kawasan di bawah Pilar III – Clean Economy.
Keempat, proyek inovatif dan percontohan di bawah Pilar II – Supply Chain termasuk kegiatan upskilling.
Dan kelima, memanfaatkan sektor swasta termasuk dengan menyalurkan investasi khusus ke negara-negara regional IPEF melalui Public Private Partnerships seperti inisiatif upskilling yang diluncurkan pada Ministerial Meeting IPEF di Los Angeles bulan September lalu.
“Pemerintah AS ingin mendapatkan inisiatif baru berupa pilot project yang konkret untuk mendapatkan incredible benefit bagi seluruh negara partisipan IPEF melalui diskusi ini,” kata Secretary Raimondo, dikutip dari siaran ekon, Senin (26/12/2022).
Secretary Raimondo bekerja sama dengan United States Trade and Development Agency (USTDA) akan menjembatani investor dan lembaga pembiayaan dalam rangka mendanai proyek-proyek yang diajukan oleh negara-negara anggota IPEF.
“Tantangan implementasi proyek saat ini adalah pembiayaan, dan untuk mengatasi hal tersebut AS membutuhkan daftar proyek-proyek potensial/bankable project,” tegas Secretary Raimondo.
USTDA rencananya akan mengirimkan tim percepatan investasi infrastruktur ke negara-negara anggota IPEF yang tergabung dalam Pilar III guna mengidentifikasi lebih lanjut proyek-proyek infrastruktur potensial dalam kawasan Indo-Pasifik.
Menyambut inisiatif yang disampaikan oleh Secretary Raimondo, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas diskusi yang sangat konstruktif selama pertemuan Senior Official (SO) di Brisbane Australia, dan menyampaikan keterbukaan terhadap setiap kolaborasi di beberapa pilot projects.
“Indonesia telah memiliki pilot projects di sektor energi bersih seperti proyek Duriangkang Floating Solar Panel Energy di Kepulauan Riau yang berdekatan dengan KEK Batam, dan proyek Hydro-Power Energy di kawasan industri tanah kuning di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN),” papar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan kesediaan Indonesia untuk memfasilitasi proses negosiasi IPEF.
“Pemerintah Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah dalam perundingan putaran kedua IPEF tingkat Senior Official di Bali pada Maret 2023,” tutur Menko Airlangga.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi juga menuturkan kesediaan Pemerintah Jepang dalam menyediakan G to G development assistance. Kerja sama tersebut akan diwujudkan dalam bidang lingkungan, ekonomi digital, anti korupsi, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan negara anggota IPEF.
Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan Dukgeun Ahn menyoroti manfaat kerja sama nyata IPEF dalam isu Technology Development, Research Network dan Academic Network. Menteri Ahn juga menekankan penting kriteria-kriteria investasi terkait green economy, mengingat kriteria tersebut akan menjadi dasar dalam green financing.
Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal melihat munculnya konsensus bersama dalam Pilar III terkait Clean Economy.
“India optimis IPEF dapat menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya pada sebuah forum bersama guna membahas kerja sama energi bersih di kawasan Indo-Pasifik,” kata Menteri Goyal.
Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong juga menyampaikan non-paper yang memasukkan beberapa proyek kolaborasi potensial terkait dengan model ekonomi hijau dan ekonomi digital.
Lebih lanjut, Menteri Gan juga menjelaskan bahwa potensi pengembangan green shipping lines antar negara-negara IPEF untuk mempromosikan bahan bakar berkelanjutan serta mendiskusikan kerangka kerja dan aturan tata kelola cross-border electricity trading dan carbon trading.
Perwakilan negara anggota IPEF lain juga menyampaikan ketertarikannya atas proyeksi technical assistance, networking dan capacity building ke depannya sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.
Pada sesi penutup, Secretary Raimondo mengungkapkan apresiasi dikarenakan sesi diskusi telah menghasilkan sejumlah pilot project dan ide-ide baru dari beberapa negara partisipan IPEF.
Secretary Raimondo juga menyampaikan terima kasih kepada India yang bersedia menjadi tuan rumah pada negosiasi Pilar II s.d IV IPEF tingkat SO dan mengundang seluruh negara partisipan IPEF untuk hadir di India pada 8-11 Februari 2023. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post