ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk meningkatkan pembayaran transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung (Local Currency Settlement/LCS) menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
Langkah ini otomatis akan mengurangi penyelesaian transaksi menggunakan dolar AS antar sesama negara di kawasan.
Hal itu mengemuka di forum para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara ASEAN di pertemuan bertajuk 6th ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM). Acara digelar secara virtual pada 2 Oktober 2020.
“Mendukung inisiatif penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan, investasi langsung dan kegiatan terkait lain seperti transaksi pendapatan dan transfer di antara negara-negara ASEAN,” jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko melalui keterangan tertulisnya Selasa (6/10/2020).
Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sistem keuangan kawasan di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya, sejak pandemi mewabah di dunia, ketidakpastian sering kali menggoyangkan nilai tukar mata uang masing-masing negara ASEAN terhadap dolar AS.
Selain mendukung penggunaan mata uang lokal, pertemuan juga menyepakati beberapa hal lain.
Pertama, otoritas di masing-masing negara ASEAN akan mengambil kebijakan fiskal, moneter, dan memberi dukungan pembiayaan untuk sektor riil dan keuangan yang tidak biasa di tengah pandemi.
Kebijakan yang tak biasa juga untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa serta peningkatan kerja sama antar sesama negara anggota. Tujuannya agar masing-masing negara saling mendukung penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi ke depan.
“Negara-negara ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan ASEAN, di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19,” terangnya.
Kedua, ASEAN akan memperkuat efektivitas surveillance ekonomi dan keuangan di kawasan serta mendukung kesiapan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sebagai jaring pengaman keuangan yang efektif di kawasan dan komponen penting dari jaring pengaman keuangan global.
Ketiga, mendorong perdagangan dan investasi intra-ASEAN yang lebih luas melalui pembentukan Qualified ASEAN Banks serta peningkatan transparansi, standardisasi, dan harmonisasi ketentuan di antara negara-negara ASEAN untuk mendukung integrasi keuangan di kawasan.
Keempat, para negara ASEAN menyambut baik kemajuan kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur antara lain dalam bentuk penyusunan beberapa panduan untuk mendorong perluasan keterlibatan investor swasta, serta mendukung upaya untuk memajukan agenda keuangan berkelanjutan (sustainable financing) secara kohesif di seluruh bidang, baik perbankan, pasar modal, maupun asuransi.
Kelima, mendukung upaya pemanfaatan jasa keuangan digital untuk meningkatkan inklusi keuangan di kawasan serta meningkatkan kerja sama dalam berbagi informasi mengenai penanganan risiko siber (cyber risk).
“Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menggarisbawahi tiga pilar utama untuk mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan ASEAN, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan pandemi covid-19, yaitu konektivitas, sustainability, dan responsivitas dari ASEAN,” jelasnya.
Pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN juga dihadiri oleh beberapa lembaga internasional, yaitu International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai mitra ASEAN. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk bertukar pandang mengenai kondisi terkini ekonomi global dan regional serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas. (ATN)