ASITODAY.ID, RIYADH – Pemerintah Arab Saudi sedang mempertimbangkan pembatalan musim haji untuk pertama kalinya, sejak kasus covid-19 di negara itu mencapai 100 ribu.
“Masalah ini telah dipelajari dengan cermat dan berbagai skenario sedang dipertimbangkan. Keputusan resmi akan dibuat dalam waktu satu minggu,” kata pejabat senior dari kementerian haji dan umrah Arab Saudi, melansir Financial Times, Minggu (14/6/2020).
Haji menjadi ibadah tahunan terbesar di dunia yang menarik sekitar 2 juta orang setiap tahunnya. Sebelumnya, kerajaan juga menghentikan umrah pada tahun ini dengan alasan yang sama.
Padahal, Pemerintah Arab memiliki target ambisius untuk perluasan sektor pariwisata religi sebelum pandemi melanda. Di bawah program reformasi ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kerajaan berambisi menggandakan jumlah jamaah umrah asing menjadi 15 juta hingga akhir 2020.
Gabungan jamaah umrah dan haji paling tidak menghasilkan lebih dari USD12 miliar atau senilai Rp170 triliun (kurs Rp14.200) per tahun. Hilangnya sebagian besar pendapatan itu akan memberi tekanan lebih besar pada ekonomi yang lebih dulu dilanda guncangan akibat jatuhnya harga minyak dan pandemi.
Hotel dan operator pariwisata di kota suci Mekah dan Madinah akan sangat terpengaruh.
Salah satu opsi memungkinkan sejumlah kecil jamaah setempat tetap bisa melakukan haji, sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemungkinan lainnya adalah membatalkan musim haji sama sekali.
“Semua opsi ada di atas meja, tetapi prioritasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan jamaah,” kata pejabat kerajaan.
Jadwal ibadah haji 2020 seharusnya dilakukan pada minggu kedua bulan Muslim Dzulhijjah yang tahun ini jatuh pada 29 Juli hingga 4 Agustus.
Pemerintah Saudi setiap tahun harus mengorganisir jamaah dan memberlakukan kuota nasional dari masing-masing negara. Para pemimpin negara-negara Muslim seringkali mengajukan petisi kepada Raja Saudi untuk meningkatkan kuota nasional negara mereka, karena permintaan yang tinggi dengan daftar tunggu bisa mencapai 30 tahun.
Alokasi terbesar diberikan kepada Indonesia, salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mengirimkan sekitar 200 ribu jamaah setiap tahunnya.
Namun, ini bukan kali pertama ibadah haji terkendala situasi. Ibadah haji juga pernah terkendala situasi politik, ekonomi, atau kesehatan sebanyak 40 kali sebelum berdirinya negara Arab modern pada 1932, menurut sebuah laporan oleh berbasis di Riyadh.
Sarjana tamu di the Middle East Program of Carnegie Endowment for International Peace, Yasmine Farouk, menilai apa pun tindakan yang diambil Arab Saudi akan memberikan konsekuensi politik dan ekonomi, baik di dalam dan luar negeri.
“Jika Arab melanjutkan haji sementara situasi covid-19 saat ini tidak membaik, mereka mungkin mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sistem kesehatan negara itu, juga kritik internasional, bahkan mungkin tuntutan kompensasi,” kata Farouk.
Di sisi lain, jika Arab memutuskan meniadakan haji, ekonomi – terutama ekonomi lokal Mekah dan Madinah – akan menderita. (ATN)