ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan merombak kebijakan Donald Trump tentang perusahaan China yang masuk dalam daftar hitam.
Laporan Bloomberg, Kamis (3/6/2021), seorang sumber mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan AS minggu ini akan membuat daftar perusahaan China yang bisa menghadapi hukuman finansial jika terhubung ke sektor teknologi pertahanan dan pengawasan oleh militer China. Langkah itu disebut sesuai perintah amendemen Biden.
Hingga kini, catatan mengenai sanksi keuangan dan daftar perusahaan yang ditarget ada pada laporan Kementerian Pertahanan AS yang diamanatkan oleh Kongres. Surat keputusan presiden terbaru itu, yang akan ditandatangani oleh Biden akhir pekan ini, akan mengubah kriteria entitas yang masuk daftar hitam untuk menangkap mereka yang beroperasi di sektor teknologi pertahanan atau pengawasan.
Trump selama ini menargetkan perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China. Pemerintah Biden berupaya untuk mempertahankan sejumlah besar entitas yang sebelumnya terdaftar dan Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS akan menambahkan entitas baru sebagai bagian dari surat keputusan itu.
Sumber itu juga mengungkap, Kementerian Keuangan AS akan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam proses pencatatan tersebut. Juru bicara Gedung Putih dan Departemen Keuangan tidak menanggapi permintaan komentar atas isu tersebut.
Setelah dua perusahaan China menentang perintah tersebut, tim Biden mengatakan bahwa revisi kebijakan itu diperlukan untuk memastikannya sah secara hukum dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mengalihkan tanggung jawab ke Kementerian Keuangan, tim Biden bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum atas keputusan tersebut, kata sumber itu.
Peninjauan kembali pemerintah terhadap larangan tersebut diawasi dengan ketat di parlemen karena para politisi sangat menginginkan sikap yang lebih keras terhadap Beijing.
Senator Tom Cotton, seorang Republikan Arkansas, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa sangat penting bagi pemerintah AS untuk terus memperluas daftar perusahaan militer China.
“Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya tidak memiliki akses ke teknologi dan pasar modal AS,” katanya.
“Selama ini, kami telah mempersenjatai dan mendanai pesaing utama kami,” tegasnya. (ATN)