ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meminta Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) untuk menjamin sistem perdagangan internasional dengan cara melindungi aspek ketersediaan dan keterjangkauan universal vaksin Covid-19.
Menurut Fadli, Perjanjian Perdagangan terkait seperti Trade-Related on Intellectual Property Rights (TRIPS) harus dibuat lebih fleksibel dalam perdagangan kebutuhan medis, termasuk keterbukaan pengadaan vaksin.
Fadli menegaskan hal itu saat berbicara di forum Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PCWTO) ke-46 secara virtual, Rabu (30/9/2020).
Fokus Indonesia itu mendapatkan gaung dari Ketua Rapat, Bernd Lange, yang juga menerangkan perhatian Parlemen Eropa atas vaksin yang harus tersedia untuk semua.
“Ada kebutuhan urgent untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan, pengembangan sedikitnya 180 vaksin di level global. Karena, pada akhirnya vaksin merupakan bagian dari barang yang diperdagangkan,” ujar Fadli dikutip dari laman DPR, Kamis (1/10/2020).
Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu kemudian menggali lebih jauh peran General Council sebagai satu dari dua organ penafsir perjanjian perdagangan multilateral dalam konteks Perjanjian TRIPS. Yakni, untuk melihat adanya peluang fleksibilitas dalam penerapan Perjanjian TRIPS khususnya dalam situasi darurat kesehatan seperti saat ini.
Merespon sorotan Ketua BKSAP DPR RI itu, Ambassador David Walker memastikan dalam Perjanjian TRIPS tersedia sejumlah fleksibilitas-fleksibilitas yang dapat digunakan.
“Bahkan fleksibilitas yang ada juga berkembang seiring waktu,” kata Chair of the WTO General Council tersebut.
SC PCWTO menggelar rapat dengan menghadirkan Ambassador David Walker, yang merupakan Chair of the WTO General Council.
Rapat SC PCWTO ke-46 kali ini merupakan rapat yang digelar bagi para anggota SC dalam pertemuan rutin yang kerap berdekatan dengan pelaksanaan WTO Public Forum. (ATN)