ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia tengah berada dalam situasi darurat korupsi. Perguruan Tinggi pun berada dalam sorotan.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, 86 persen koruptor adalah alumni perguruan tinggi dan rata-rata menduduki jabatan penting. Bahkan, sebagian besar koruptor yang ditangkap bergelar master.
“Urutan pertama paling banyak bergelar master, nomor dua sarjana. Karena sekarang untuk naik jabatan mensyaratkan pendidikan, kebanyakan master,” kata Ghufron dalam dalam Kuliah Umum Antikorupsi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya yang diselenggarakan secara hybrid, Senin (15/11/2021).
Ghufron memandang, perguruan tinggi sebenarnya berperan penting sebagai pencetak generasi bangsa yang memiliki andil dalam pemberantasan korupsi.
Ghufron menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah untuk meningkatkan intelegensi, pengetahuan, dan keterampilan.
Akan tetapi hanya pengetahuan dan keahlian yang dievaluasi hasilnya. Sementara komitmen dan hati tidak terukur.
Menurutnya, ini membuat pendidikan tinggi di Indonesia orientasinya untuk mengantarkan para generasi bangsa untuk mencari pekerjaan.
“Kesannya lembaga pendidikan tinggi orientasinya hanya uang,” ujarnya.
Ghufron merinci, selama KPK berdiri setidaknya sudah 155 Kepala Daerah dari 514 Kabupaten/Kota yang terjerat kasus korupsi.
Dari 155 itu, sudah 27 Gubernur atau Wakil Gubernur dari 34 provinsi bermasalah. Hal tersebut belum yang digabung dengan penangkapan pejabat dari pemerintah pusat, menteri, hakim, hingga kepala dinas.
Dia menuturkan yang diringkus KPK seratus orang, tapi yang ingin menggantikannya ribuan orang.
“Karena terproduksi oleh lembaga pendidikan yang mengorientasikan kehidupan ilmunya kepada uang. Ini tujuan kami datang ke sini, menjelaskan bahaya korupsi,” ungkapnya. (ATN)