ASIATODAY.ID, JAKARTA – Derasnya gelombang reformasi yang disuarakan para demonstran di Thailand, kini telah membawa perubahan di negeri itu.
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dilaporkan akan menggelar sidang parlemen luar biasa untuk menghadapi para pengunjuk rasa yang terus menuntut adanya perubahaan sistem kerajaan negara itu.
Para pengunjuk rasa juga menuntut pengunduran dirinya dalam sebuah aksi demo yang kian meluas untuk pembebasan aktivis yang dipenjara.
Puluhan ribu pengunjuk rasa yang sebagian besar masih muda juga turun ke jalan dalam seminggu terakhir untuk menentang keputusan darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.
Polisi mengatakan, sekitar 20.000 orang melakukan protes di seluruh ibu kota Minggu lalu meskipun para aktivis dan media lokal memperkirakan jumkah itu jauh lebih besar.
Prayut Chan-o-cha mengatakan parlemen saat ini sedang reses, namun akan dipanggil untuk kembali membahas bagaimana mengurangi ketegangan.
“Kami mendukung pembukaan sidang parlemen luar biasa untuk menyelesaikan konflik ini,” katanya kepada wartawan dan memperingatkan pengunjuk rasa untuk tidak melanggar hukum.
“Saya meminta pengunjuk rasa berdemonstrasi secara damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu,” katanya seperti dikutip dari CNA, Selasa (20/10/2020).
Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut, mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014.
Mereka juga menuntut revisi undang-undang yang dirancang militer dan menguntungkan militer pada pemilihan tahun lalu.
Paling kontroversial, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.
Mereka ingin penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik. Mereka juga menuntut transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik dan raja tidak terlibat dalam politik. (ATN)