ASIATODAY.ID, NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan agar Myanmar segera mengimplementasikan lima poin konsensus ASEAN untuk mengakhiri krisis di negeri itu.
Selain itu, DK PBB juga menyerukan implementasi poin-poin lainnya termasuk penunjukan seorang utusan dari ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari lalu.
“Rencana ASEAN harus segera diimplementasikan tanpa penundaan,” demikian pernyataan tertulis DK PBB, dilansir dari AFP, Sabtu (1/5/2021).
Pernyataan DK PBB disepakati semua negara anggota usai berlangsungnnya sebuah pertemuan tertutup. “Intensitas” pernyataan DK PBB dikurangi agar China — pendukung utama Myanmar — dan Rusia menyepakatinya.
Atas permintaan China dan Rusia, DK PBB menghilangkan klausul pernyataan mengenai “mengecam aksi kekerasan terhadap demonstran damai” dan “menyerukan militer untuk menahan diri semaksimal mungkin.”
“Perubahan (pernyataan gabungan) harus dilakukan agar persatuan DK PBB terjaga dan tetap relevan,” ujar seorang diplomat di PBB yang menolak disebutkan namanya.
Sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada Februari lalu, DK PBB telah menyetujui empat pernyataan termasuk yang terbaru pada Jumat kemarin. Semua pernyataan DK PBB “dikurangi intensitasnya” di tengah tekanan dari China, salah satu anggota permanen dewan.
Sesi tertutup di DK PBB diajukan Vietnam untuk mempresentasikan kesimpulan dari ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) di Indonesia pada 24 April lalu.
Dalam pernyataan DK PBB disepakati bahwa Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, akan mengunjungi Myanmar “sesegera mungkin.”
Saat ini Burgener sedang berada di Bangkok, Thailand. Ia mengaku sudah beberapa kali mengajukan izin mengunjungi Myanmar sejak kudeta, namun sejauh ini masih ditolak. (ATN)