Efek Covid-19, Ledakan Kemiskinan Terjadi di Indonesia

ASIATPDAY.ID, JAKARTA – Pandemi coronavirus (Covid-19) meninggalkan problem besar di Indonesia, salah satunya soal kemiskinan.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menerangkan, anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19, menyebabkan peningkatan angka kemiskinan secara masif.

Potensi lonjakan jumlah penduduk miskin bisa terjadi lantaran banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan.

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 25,1 juta jiwa atau 9,4 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa (25 persen dari total penduduk Indonesia), atau lebih dari dua setengah kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

“Masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Dengan menyebarnya pandemi dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, khususnya yang bekerja di sektor informal,” terang Ekonom Core Indonesia, Akhmad Akbar Susamto dan Muhammad Ishak melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2020).

Akbar dan Ishak menyoroti bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Bila bantuan pemerintah tersebut tidak mencukupi atau datang terlambat, golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Core Indonesia bahkan memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada kuartal II-2020.

Pada skenario berat, jumlah pertambahan penduduk miskin berpotensi mencapai 5,1 juta orang, dengan asumsi penyebaran covid-19 akan semakin luas pada Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa.

“Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7 persen dari total penduduk Indonesia,” paparnya.

Pada skenario lebih berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 8,25 juta orang, dengan asumsi penyebaran covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan di banyak wilayah di pulau Jawa dan beberapa kota di luar pulau Jawa. Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 33,9 juta orang, atau 12,8 persen dari total penduduk Indonesia.

Pada skenario sangat berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang, dengan asumsi penyebaran covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa dengan standar yang sangat ketat. Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 37,9 juta orang, atau 14,35 persen dari total penduduk Indonesia.

“Prediksi dengan tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada kuartal II-2020, dan setelahnya berangsur-angsur mereda. Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi,” urai Akbar dan Ishak.

Menurut Akbar dan Ishak, persebaran covid-19 saat ini terpusat di wilayah perkotaan, sehingga menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan. Untuk skenario berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai tiga juta, sementara di pedesaan 2,6 juta orang.

Untuk skenario lebih berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai enam juta, sementara di pedesaan 2,8 juta orang. Sedangkan untuk skenario sangat berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan dapat mencapai 9,7 juta, sementara di pedesaan hanya tiga juta orang.

Adapun yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah apabila potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, di antaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa, lonjakan jumlah kasus covid-19 di wilayah pedesaan tak dapat dihindari.

“Dampaknya, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan lebih besar. Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial, dan lainnya menjadi semakin besar,” pungkas Akbar dan Ishak. (ATN)