ASIATODAY.ID, BEIJING – Jumlah pengembang properti di China yang gulung tikar mengalami lonjakan. Hal ini disebabkan kesulitan mendapat pinjaman di tengah laju ekonomi China yang melambat.
Dilansir dari South China Morning Post, situs web People’s Court Daily yang dikelola pemerintah melaporkan bahwa sejauh ini ada 274 developer properti di China yang telah mengajukan pailit. Jumlah ini naik 50% dari tahun lalu.
Tak hanya developer kecil, masalah ini juga menimpa sejumlah pengembang ternama di China. Contoh yang terbaru adalah pengembang Yinyi Group yang merupakan pengembang di kota pelabuhan Tiongkok, Ningbo. Perusahaan ini mengajukan pailit usai gagal membayar utang sebesar 300 juta yuan yang didapat pada tiga tahun lalu.
Sebenarnya jumlah developer yang mengajukan pailit memang belum seberapa dibanding total jumlah pengembang di China yang jumlahnya ditaksir mencapai 100.000 perusahaan. Namun tetap saja kondisi ini mendorong kekhawatiran akan adanya peningkatan default dari para pelaku bisnis.
Ekonomi China sendiri tumbuh 6,2% pada kuartal kedua 2019. Capaian ini merupakan laju triwulanan paling lambat sejak pencatatan dimulai pada 1992.
“Semua orang, dari pembeli rumah hingga investor mulai khawatir tentang arus kas pengembang,” kata Yan Yuejin, Direktur Riset di perusahaan jasa properti E-House China R&D Institute.
Developer kini semakin sulit untuk mengakses sumber kredit tradisional karena Beijing telah berusaha untuk menekan tingkat utang yang memang sudah tinggi.
Pada bulan Mei, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China melarang pembiayaan langsung kepada pengembang yang belum mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan untuk memulai pembangunan atau yang belum mendapatkan semua dana yang mereka butuhkan untuk sebuah proyek.
Larangan itu kemudian diperluas untuk mencakup pembiayaan tidak langsung melalui investasi ekuitas dan obligasi. Dan awal bulan ini Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China juga mengatakan bahwa setiap obligasi luar negeri baru yang dikeluarkan oleh perusahaan real estat harus digunakan hanya untuk menggantikan utang luar negeri jangka menengah dan panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Sebelumnya, pengembang dapat menggunakan hasil penerbitan utang luar negeri untuk membiayai kembali utang yang ada, baik di dalam maupun luar negeri. Begitu juga untuk tujuan umum perusahaan.
“Pemerintah bertekad untuk mengurangi risiko dalam sistem keuangan, dan menjaga stabilitas di tengah ekonomi yang memburuk,” kata Joe Zhou, Direktur Eksekutif CBRE Group.
Dia mengatakan bahwa jika pengembang dengan leverage tinggi diizinkan untuk terus meminjam uang, menawar tanah dan menjual rumah, mereka akan dengan cepat kehilangan kemampuan untuk membayar utang. Hal itu akan membuat para pengembang ini tidak dapat menyelesaikan pesanan rumah yang telah terjual.
Ujungnya, kemarahan publik bakal meletus. “Itu adalah hal yang tak ingin dilihat oleh pemerintah pada saat ini,” kata Zhou.
“Lebih baik menyaring developer yang kesulitan itu saat ini daripada membuat masalah nantinya. Kami memprediksi akan ada banyak pengembang yang diakuisisi atau mengalami kebangkrutan,” ujarnya. (AT Network)
,’;\;\’\’