ASIATODAY.ID, KENDARI – Gelombang penolakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengara (Sultra) terus menggelinding.
Kali ini, penolakan disuarakan oleh Pemuda Muhammadiyah wilayah Sultra. Organisasi itu dengan tegas menyatakan tidak ada ruang bagi 500 TKA Chija di Sultra saat ini.
“Akibat pandemi Covid-19 yang terjadi selama ini, hampir semua akses dilakukan penutupan. Ditengah kondisi seperti ini, tiba-tiba kita datangkan orang dengan jumlah banyak dan parahnya itu berasal dari China, negara yang pertama ditemukan wabah Coronavirus. Ini yang menjadi salah satu dasar kami menolak kehadiran TKA asal China,” tegas Karim, sekretaris wilayah Pemuda Muhammadiyah Sultra di kantornya, Jumat (19/6/2020).
Selain persoalan tersebut, Pemuda Muhammadiyah Sultra juga menyampaikan lima pernyataan terkait rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut.
Pertama penolakan TKA dari negeri Tirai Bambu itu dilakukan karena saat ini tengah terjadi ketidakpastian ekonomi serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran dalam negeri.
Kedua, Pemuda Muhammadiyah juga meminta kepada Forkompimda agar memperhatikan keselamatan rakyat yang saat ini sementara berperang melawan pandemi Covid-19.
Ketiga, Pemuda Muhammadiyah menyayangkan sikap inkonsistensi Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal ini Gubernur yang sebelumnya menolak kedatangan TKA asal China, namun tertanggal 15 Juni 2020, Gubernur berbalik sikap mendukung masuknya TKA tersebut.
“Sikap tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik sehingga perlu adanya klarifikasi atau pejelasan lebih lanjut secara komprehensif,” sambungnya.
Keempat, Pemuda Muhammadiyah Sultra juga meminta pihak kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sultra agar bertindak profesional dan menghindari tindakan-tindakan yang terindikasi mengistimewakan TKA.
Kelima, Pemuda Muhammadiyah Sultra juga mendesak DPRD untuk segera memanggil Gubernur, Kapolda dan dua perusahaan yang mempekerjakan 500 TKA itu yakni PT. VDNI dan PT OSS serta pihak terkait lainnya untuk mengambil sikap tegas.
“Ini penting demi keadilan serta memperhatikan aspek kemaslahatan umum sehingga terwujud kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Penolakan juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Para mahasiswa berunjukrasa di kantor Bupati Kojawe, mendesak agar para TKA China tidak diizinkan masuk daerah itu.
“Kami tidak anti investasi tapi kita harus perbaiki dulu sistemnya karena kita masih belum menerapkan aturan new normal. Masyarakat sudah patuh dengan tetap tinggal di rumah, tapi pemerintah hari ini lebih patuh pada kebijakan pusat ketimbang pro terhadap rakyat,” kata Irfan, koordinator aksi.
Diketahui ratusan TKA China akan masuk ke Sulawesi Tenggara secara bergelombang mulai pada tanggal 23 Juni mendatang melalui Bandara Haluoleo, Kota Kendari. (ATN)