ASIATODAY.ID, MANILA – Filipina ingin mempertahankan Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Amerika Serikat, ketika pejabat pertahanan kedua negara bertemu untuk menyelesaikan perbedaan atas pakta yang jadi inti strategi Washington di Asia.
Pertemuan Kamis (11/2) di Manila antara pejabat AS dan Filipina setelah Presiden Rodrigo Duterte secara sepihak membatalkan VFA yang telah berusia dua dekade pada tahun lalu, sebagai respons atas penolakan Amerika atas visanya.
Namun, periode penarikan VFA telah Manila perpanjang dua kali, untuk menciptakan apa yang pejabat Filipina katakan sebagai jendela untuk kesepakatan yang lebih baik.
“Kami di Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, perasaan umumnya adalah agar VFA terus berlanjut,” kata Menteri Pertahanan Filipia Delfin Lorenzana kepada saluran berita ANC, seperti dikutip dari Reuters.
Pertemuan tersebut adalah yang pertama di bawah Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang telah menegaskan kembali aliansi tersebut dalam menghadapi ketegasan China yang meningkat di Laut China Selatan.
Meningkatkan kemampuan pasukan Filipina
Lorenzana menyatakan, VFA yang menetapkan aturan untuk tentara AS yang beroperasi di Filipina, sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pasukan Filipina yang kekurangan sumber daya melalui serangkaian latihan tahunan bersama.
Penekanan kepentingan AS juga datang dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin selama pembicaraan melalui telepon dengan Lorenzana pada Rabu (10/2).
Hubungan antara AS dan Filipina diperumit oleh kenaikan Duterte ke tampuk kekuasaan pada 2016 serta pernyataannya yang sering mengecam kebijakan luar negeri Washington juga pelukan terbukanya terhadap China.
Sementara hubungan Filipina-AS “selalu kuat”, Lorenzana menyebutkan, Manila “tidak boleh dibuat untuk memilih” antara Washington dan Beijing.
Lorenzana juga telah menyatakan keprihatinan tentang undang-undang baru China yang mengizinkan penjaga pantai untuk menembaki apa yang dianggapnya sebagai ancaman.
“Saya memberi tahu Menteri Austin, kami tidak ingin ada kesalahan perhitungan atau kecelakaan di Laut China Selatan karena kami berada tepat di tengah konflik,” ujar Lorenzana. (ATN)