ASIATODAY.ID, JAKARTA – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan prospek ekonomi global tahun ini penuh ketidakpastian. Kondisi ini membuat gap antara negara yang kaya dan miskin semakin tajam.
Menurut Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, sebagai pemberi pinjaman global, IMF membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk membantu negara-negara yang memiliki banyak utang.
Georgieva telah menganjurkan alokasi baru mata uang IMF, yakni Special Drawing Rights (SDRs). Dia mengungkap IMF akan lebih banyak menggunakan dana untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi.
Selain itu, IMF akan mempercepat perpindahan ke digital serta ekonomi hijau. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, IMF telah memblokir alokasi SDR.
Pasalnya, pemerintah AS merupakan pemegang saham terbesar IMF. Alokasi SDR merupakan langkah yang mirip dengan bank sental mencetak uang dan memberikan lebih banyak sumber daya ke negara kaya.
Georgieva mengatakan IMF dengan cepat meningkatkan pembiayaan lunak ke pasar berkembang dan ekonomi berkembang, termasuk melalui sumbangan dari negara-negara anggota sekitar US$20 miliar dalam SDR yang ada.
Georgieva memandang, pembiayaan lunak akan terus memainkan peran penting, tetapi diperlukan langkah-langkah lebih lanjut.
“Ini menjadi sangat penting, bahkan lebih penting, bagi kami untuk dapat memperluas kapasitas kami untuk mendukung negara-negara yang tertinggal,” kata Georgieva, dikutip dari Reuters, Selasa (19/1/2021).
Dikatakan, alokasi SDR baru tidak pernah dihapus oleh anggota IMF. Bahkan, menurutnya beberapa anggota terus membahas sebagai langkah yang mungkin dilakukan.
Kemungkinan penjualan emas dari cadangan IMF akan memiliki potensi pembiayaan untuk IMF. Dia mengharapkan anggota G20 untuk memperpanjang moratorium pembayaran utang negara termiskin, yang hingga saat ini dijadwalkan berakhir pada Juni.
Menteri Keuangan Swedia Magdalena Andersson sekaligus Ketua Baru Komite Pengarah IMF mengatakan jelas bahwa kebutuhan likuiditas tetap besar. Dia akan berkonsultasi dengan negara-negara anggota mengenai opsi untuk memperluas likuiditas. (ATN)