ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negara-negara di Asia Pasifik tengah menjadi sorotan karena dinilai tidak lagi on track dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya, implementasi kebijakan yang bersandar pada visi Green Growth sangat rendah.
Berdasarkan laporan terbaru The Asia-Pacific Sustainable Development Goals yang dirilis UN ESCAP, mayoritas negara di kawasan Asia-Pasifik bahkan tidak bergerak masuk arah yang benar. Temuan ini menjadi alarm untuk kawasan Asia-Pasifik untuk segera mendorong penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan bahan kimia dan limbah, meningkatkan ketahanannya terhadap dan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana alam, dan beradaptasi dengan dampak buruk iklim perubahan melalui kebijakan terintegrasi.
Situasi ini menjadi salah satu topic pembahasan mendalam pada forum Webinar for the Asia-Pacific Region Parliaments yang diselenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerja sama dengan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), Rabu (17/3/2021).
Melalui Webinar bertema Building a better future where nobody is left behind: How can parliaments ensure that Covid-19 recovery strategies are in line with the SDGs?, anggota parlemen dari 53 negara anggota ESCAP melakukan dialog dan bertukar pikiran mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan dalam mencapai SDGs di tengah situasi tidak menentu akibat krisis kesehatan yang berkembang menjadi krisis multidimensional.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Hamonangan Sitorus Pane turut mewakili Parlemen Indonesia di forum itu.
“Negara-negara di Asia Pasifik saat ini tengah dihadapkan pada tantangan pembangunan kembali pasca Covid-19. Beragam tantangan yang dihadapi dalam setahun terakhir menyadarkan dunia akan kebutuhan memperkuat ketahanan global dari berbagai aspek,” ungkap Sihar, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (18/3/2021).
“Pandemi ini harus jadi momentum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menempatkan SDGs sebagai landasan pokok,” tegasnya.
Dia menambahkan, setelah program vaksinasi global bergulir di kuartal pertama tahun 2021 ini, tiba saatnya bagi negara-negara untuk mulai memikirkan proses pemulihan pasca pandemi.
BKSAP DPR RI dalam kesempatan ini kembali menegaskan komitmen DPR untuk mendukung visi green growth sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada manusia tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Hal ini akan menjadi semakin signifikan karena berbagai negara akan bertemu bulan Oktober tahun ini untuk membahas perubahan iklim.
“Pandemi telah membuat banyak negara melupakan komitmen global pencapaian Agenda 2030. Realokasi anggaran untuk upaya-upaya mitigasi pandemi membuat banyak negara tidak memiliki sumber daya memadai. Tetapi saya sampaikan bahwa komitmen kita tetap kuat untuk pembangunan berkelanjutan. BKSAP mendukung upaya green growth untuk pembangunan yang lebih inklusif, tangguh dan berkelanjutan,” demikian ditambahkan Sihar.
Terkait ekonomi hijau, politisi PDI-Perjuangan ini memaparkan mengenai integrasi aspek pelestarian lingkungan dan promosi sirkular ekonomi dalam paket kebijakan penyehatan ekonomi nasional.
Forum membahas juga mengenai pelibatan parlemen dalam Voluntary National Review (VNR) SDGs dan best practices negara-negara menyiapkan VNR di tengah pandemi. Tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia mengajukan VNR di High Level Political Forum (HLPF) PBB.
Indonesia merupakan satu dari 9 negara di dunia yang mengajukan VNR untuk ketigakalinya. (ATN)