ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mengajukan 3 Strategi dan Rencana Aksi Ekonomi Biru di bidang pengelolaan ruang laut pada the 1st Workshop of G20 Partnership for Ocean-based Actions for Climate Adaptation and Mitigation yang berlangsung pada Kamis, (1/9/2022) di Bali.
Strategi tersebut adalah perluasan kawasan konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia, mengelola sampah laut dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat melindungi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dari kerusakan akibat kegiatan ekonomi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Victor Gustaaf Manoppo menjelaskan bahwa terlepas dari potensi yang dimiliki, laut Indonesia menghadapi tantangan dan kendala yang berkaitan dengan perubahan iklim.
“Strategi pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut yang sangat berkaitan erat dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kawasan konservasi Indonesia seluas 28,4 juta hektar melindungi ekosistem pesisir yang penting bagi ketahanan iklim. Saat ini, kawasan konservasi yang ada melindungi sekitar 3 persen atau sekitar 88 ribu hektar ekosistem mangrove Indonesia dan 34 persen atau sekitar 50 ribu hektar padang lamun Indonesia,” jelas Victor.
Strategi lainnya adalah pengelolaan sampah laut. Menurut Victor, sampah plastik laut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi lautan. Berdasarkan data LIPI tahun 2018, diperkirakan 0,27 – 0,59 juta ton/tahun sampah laut mencemari laut selama tahun 2018.
“Sejalan dengan strategi ekonomi biru, Indonesia baru-baru ini meluncurkan program “Bulan Cinta Laut”. Idenya adalah mendorong dan memberdayakan para nelayan untuk terlibat dalam melindungi dan menjaga laut dari pencemaran laut dengan memberikan insentif dari sampah yang mereka kumpulkan dari Laut. Melalui langkah ini, diharapkan dapat mengurangi sampah laut hingga 70 persen,” terangnya.
Strategi ketiga adalah pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang dilakukan melalui: Pertama, penguatan regulasi perlindungan kawasan cagar karbon biru; Kedua, mengalokasikan ruang untuk memelihara/meningkatkan cadangan karbon biru; Ketiga, meningkatkan kualitas kawasan cadangan karbon biru; dan Keempat, Penguatan sinergi pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Victor juga menambahkan guna melindungi ekosistem, telah ditetapkan beberapa peraturan tata ruang dan perizinan untuk memastikan bahwa ekosistem tersebut terlindungi dengan baik dan tidak dikonversi untuk penggunaan lahan lain.
Lima belas lokasi ditetapkan sebagai kawasan khusus untuk pengendalian lingkungan berupa kawasan cagar karbon biru dan menempatkan seluruh kawasan restorasi mangrove di bawah zona pengelolaan ekosistem pesisir.
Saat ini, lebih dari 20 provinsi dalam proses memasukkan kawasan pengelolaan pesisir dalam integrasi perencanaan tata ruang setempat. Beberapa peraturan juga telah dikeluarkan untuk memastikan bahwa ekosistem karbon biru di luar kawasan konservasi laut juga dilindungi secara lestari.
Kegiatan revitalisasi ekosistem pesisir merupakan salah satu contoh penerapan ekonomi biru. Strategi tersebut dirancang untuk memberikan manfaat bagi kesehatan laut dan nilai ekonomi masyarakat.
“Kemajuan yang telah dicapai Indonesia terhadap lautan dan iklim melalui strategi ekonomi biru memang perlu ditingkatkan lagi. Karenanya, melalui lokakarya ini, Indonesia mengajak kemitraan global G20 untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam membangun kapasitas dan mempromosikan kerjasama di agenda kelautan dan iklim,” pungkasnya.
Sidang COFI FAO Ke-35
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mengikuti sidang The Committee on Fisheries (COFI) ke-35 di Roma, Italia, Senin (5/9/2022), menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengelola kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai prinsip Ekonomi Biru.
Implementasi program-program Ekonomi Biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia diyakininya akan berkontribusi besar pada pemenuhan pangan global, di mana Badan Pangan Dunia (FAO) telah memprediksi bahwa kebutuhan protein global akan meningkat hingga 70% pada tahun 2050.
“Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah meyakini dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia. Indonesia terus bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menyeimbangkan keperluan dan kesejahteraan masyarakat sembari mampu menyediakan lingkungan laut yang sehat,” ujar Menteri Trenggono saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang COFI, Senin pagi waktu setempat.
COFI atau Komite Perikanan didirikan oleh Konferensi FAO pada tahun 1965. Ini adalah satu-satunya forum antar-pemerintah global di mana Anggota FAO bertemu untuk meninjau dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang terkait dengan perikanan dan akuakultur.
Menteri Trenggono melanjutkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan lima strategi Ekonomi Biru untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut yang dimiliki. Dimulai dari program perluasan kawasan konservasi terbatas dengan target 30% dari seluruh perairan untuk menjaga serapan karbon dan memproduksi oksigen, juga sebagai zona spawning dan nursery ground.
Kemudian kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga populasi perikanan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu program pengembangan budidaya perikanan untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada kegiatan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Selanjutnya program yang menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan akibat aktivitas ekonomi, serta program ekonomi sampah yang melibatkan nelayan lokal dan industri dengan cara tidak mengambil ikan tetapi mengambil sampah di laut dalam kurun waktu tertentu.
“Kita tidak bisa hanya mendorong dan memanfaatkan potensi ekonomi laut kita. Kita harus bertindak secara bertanggung jawab. Karena nasib generasi masa depan kita ditentukan oleh komitmen kita untuk melindungi dan mempertahankan laut kita,” pungkasnya.
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan selain menyampaikan General Statement di Sidang Committee on Fisheries ke-35, Menteri Trenggono juga akan menyampaikan speech di High Level Special Event of The International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA).
“Menteri Trenggono juga akan ada bilateral meeting dengan Direktur Jenderal FAO dan The Committee on Fisheries (COFI),” katanya.
Diungkapkannya, saat membuka sidang, Dirjen FAO Qu Dongyu sempat menyinggung kondisi sektor perikanan Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan.
“Perhatian yang tinggi dari FAO menjadikan agenda Menteri Trenggono di Roma sangat strategis bagi perkembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, karena di kesempatan itu delegasi Indonesia memperkenalkan langkah-langkah terobosan KKP dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Sidang COFI ke-35 akan dijadikan kesempatan sinergi dukungan FAO dalam program ekonomi biru KKP,” tutupnya. (ATN)
Discussion about this post