ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia membutuhkan investasi yang tidak kecil untuk membangkitkan kembali industri tekstil dalam negeri yang tengah meredup.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, revitalisasi industri tekstil dari hulu hingga ke hilir membutuhkan investasi sebesar Rp175 triliun. Perbaikan sektor ini akan memakan waktu tujuh tahun.
“Kalkulasi Rp175 triliun ini termasuk revitalisasi mesin dibagi hulu dan hilir,” ujar Bahlil dalam keterangannya yang diterima Kamis (12/12/2019).
Bahlil menguraikan, revitalisasi tersebut antara lain peremajaan mesin, peningkatan kapasitas produksi hingga memacu ekspor. Namun, dalam tahap pertama, pemerintah memprioritaskan kebutuhan penggantian mesin produksi dengan anggaran mencapai Rp75 triliun.
“Biaya mesin-mesinnya mencapai Rp75 triliun. Kita masih petakan mana yang jadi prioritas utama,” jelasnya.
Bahlil optimistis, revitalisasi industri tekstil ini diyakini mendongkrak cadangan devisa dari USD13,2 miliar pada 2018 menjadi USD49 miliar di 2030.
“Devisa kita akan meningkat dan di 2030 menjadi USD49 miliar dengan net devisa USD30 miliar. Net devisa itu ekspor, minus impor,” imbuhnya.
Bahlil menambahkan peremajaan tersebut akan mengatasi kasus tutupnya pabrik-pabrik tekstil di Indonesia akibat penetrasi produk garmen impor yang begitu tinggi.
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepuluh pabrik tekstil di Indonesia gulung tikar hingga September 2019.
“Penetrasi produk impor tinggi,, sementara daya saing industri kita lemah,” terang Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Kamis (12/12/2019).
Menurut Bahlil, upah tenaga kerja dan tingginya biaya produksi juga menjadi penyebab kinerja pabrik tekstil merosot. Ia memandang, bahan baku dalam negeri lebih mahal sehingga harga tekstil produk Indonesia menjadi kalah saing.
“Bahan baku di dalam negeri memang mahal, karena mesin-mesin kita yang menua sehingga perlu peremajaan,” ungkapnya.
Sejauh ini kata Bahlil, pihaknya masih mengumpulkan jumlah pabrik yang resmi ditutup dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) maupun Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI).
Sementara itu, Ketua Umum APSyFI Ravi Shankar menambahkan harga gas, harga listrik, aturan perpajakan hingga kepabeanan turut mempersulit ekspansi industri tekstil dalam negeri.
Ia berharap pemerintah menciptakan kebijakan yang lebih harmonis dan berpihak pada industri di Tanah Air.
“Saat ini pasar Indonesia dalam kondisi kritis karena barang masuk, barang hulu, barang hilir, garmen semuanya impor,” ujarnya.
Ravi menjelaskan pasar tekstil di bagian hulu didominasi oleh Tiongkok dan India. Sementara sektor hilir dipegang Vietnam dan Bangladesh. Negara-negara tersebut memiliki kapasitas produksi yang besar sehingga mampu merambah pasar Indonesia. (AT Network)
,’;\;\’\’