ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan International Seabed Authority atau Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) telah menyelesaikan lokakarya peningkatan kapasitas nasional secara virtual yang berlangsung pada tanggal 25-27 Januari 2021.
Lokakarya ini melibatkan 87 peserta yang terdiri dari jajaran pemerintahan, pembuat kebijakan dan peneliti serta bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan kepada peserta guna mendorong partisipasi penuh Indonesia di ISA dan mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI).
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia Dr. iur. Damos Dumoli Agusman mengungkapkan, Indonesia telah terlibat aktif di ISA sejak pembentukannya dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam perundingan untuk mengesahkan peraturan terkait eksplorasi dan eksploitasi bahan mineral di KDLI.
“Indonesia saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan nasional yang akan membuka jalan bagi partisipasi pemangku kepentingan Indonesia yang lebih besar dalam aktivitas ISA, termasuk eksplorasi dan eksploitasi yang akan datang di KDLI dan menyelaraskan kerangka peraturan nasional dengan objek dan tujuan dari Konvensi Hukum Laut 1982,” jelasnya dikutip Jumat (29/1/2021).
“Indonesia juga mengapresiasi ISA atas dukungan secara terus-menerus dalam menyediakan program peningkatan kapasitas bagi negara anggota dan berharap agar lebih banyak perwakilan dari Indonesia yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini,” imbuhnya.
Lokakarya serupa juga pernah diselenggarakan di Manado pada tahun 2007 yang berfokus pada mineral dan sumber daya lain yang ditemukan di KDLI.
Sekretaris Jenderal ISA, Y.,M. Michael W. Lodge, menyambut komitmen dan dukungan dari Indonesia terhadap aktivitas ISA dan mengapresiasi kemajuan penting dalam perkembangan peraturan nasional Indonesia terkait pertambangan di kawasan dasar laut.
“Seiring dengan kemajuan Indonesia dalam penyusunan peraturan terkait aktivitas di KDLI, memastikan bahwa seluruh ahli nasional telah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan berkaitan dengan implementasi secara efektif dari Konvensi Hukum Laut PBB adalah hal yang esensial. Saya yakin bahwa tiga hari ini telah menyediakan kesempatan yang signifikan bagi seluruh peserta untuk berdiskusi secara mendalam mengenai rezim hukum dari eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut dan bertukar pandangan dengan para ahli. Akan dibutuhkan lebih banyak upaya ke depannya dan kami siap untuk terus bekerja sama sesuai dengan permintaan Indonesia,” ujarnya.
Topik yang diangkat dalam Lokakarya kali ini adalah struktur pemerintahan dan mandat dari ISA; peran dan tanggung jawab dari Negara Sponsor dan Kontraktor; kegiatan penelitian ilmiah kelautan dan langkah-langkah untuk melindungi lingkungan laut dan melestarikan keanekaragaman hayati; mekanisme pembagian keuntungan; dan pengembangan kapasitas dan inisiatif pelatihan yang dilaksanakan oleh ISA.
Inisiatif Lokakarya ini juga merupakan bentuk kontribusi untuk memenuhi Strategic Plan dan High Level Action Plan 2019-2023 ISA khususnya terkait dengan Strategic Directions 5 yang bertujuan untuk “Membangun kapasitas untuk negara berkembang” dan Strategic Directions 6 yang bertujuan untuk “Memastikan partisipasi terintegrasi penuh dari negara berkembang”. (ATN)