ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan perang dengan ilegal fishing. Pasalnya, kejahatan itu mengancam masa depan maritim Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan kepada seluruh stakeholder di bidang maritim untuk bersinergi dalam menjaga sumber daya laut dari kejahatan yang masih saja terjadi hingga sekarang.
“Di tengah upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia, kita masih melihat beberapa kegiatan ilegal fishing, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, di Laut Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan, dan harus dilawan,” tegas Menteri Trenggono di forum Stakeholder Briefing Kaukus Kelautan di Jakarta, dikutip Sabtu (23/1/2021).
Menteri Trenggono menjelaskan, dari hasil identifikasi terdapat 12 modus operandi yang dipakai oleh pelaku illegal fishing di Indonesia, diantaranya tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, pemalsuan dokumen kapal, registrasi kapal ganda, transhipment, mematikan VMS dan AIS, pelanggaran jalur penangkapan, mark down ukuran kapal, hingga penggunaan alat tangkap ikan terlarang.
Untuk memerangi praktik illegal fishing, KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari memperkuat patroli oleh tim PSDKP, bersinergi dengan penegak hukum, hingga tidak memberikan izin penangkapan ikan pada kapal asing.
“Saat ini KKP telah memastikan tidak ada izin penangkapan ikan untuk kapal asing yang diterbitkan. Sebanyak 5.534 unit kapal perikanan yang telah memiliki izin pusat lebih dari 30 GT merupakan kapal perikanan buatan Indonesia,” jelas Trenggono.
Menteri KKP berharap dapat memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang maritim untuk melahirkan solusi-solusi lain dalam menjaga wilayah laut Indonesia, serta mendorong penerapan sanksi tegas bagi para pelaku maupun pihak yang mengambil keuntungan dari praktik illegal fishing pada wilayah perairan.
Melindungi laut beserta sumber daya di dalamnya, menurut Menteri Trenggono, berarti menjaga kedaulatan sekaligus sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan industri kelautan dan perikanan dalam negeri. Disamping itu, langkah ini bagian dari usaha menjamin ketahanan pangan khususnya yang mengandung protein.
“Tiba saatnya bagi kita untuk menjaga seluruh kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia berkelanjutan. Sudah saatnya kita melakukan langkah strategis suatu kebijakan untuk membangun kekuatan pertahanan guna mengamankan wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan sangat kaya, mewujudkan pertumbuhan industri ekonomi kelautan yang berdaya saing tinggi, dan memastikan tercapainya ketahanan pangan, terutama sumber protein dari ikan. Tugas kita bersama untuk mencari solusi komprehensif terhadap pencegahan praktik-praktik lainnya,” tandasnya. (AT Network)