ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia secara konsisten terus menyuarakan perlawanan terhadap diskriminasi sawit.
Sebagai negara dengan produksi minyak sawit terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berupaya untuk mengeliminasi kampanye negatif terhadap kelapa sawit yang marak berkembang di Uni Eropa (UE), salah satunya melalui penyelenggaraan the First Joint Working Group (JWG) on Palm Oil antara ASEAN dengan Uni Eropa pada, Rabu (27/1/2021).
JWG merupakan kesepakatan yang sudah digagas sejak Januari 2019, namun baru dapat disepakati pada 1 Desember 2021 pada pertemuan ke-23 Tingkat Menteri ASEAN dengan Uni Eropa.
Indonesia berhasil memperluas cakupan pembahasan JWG untuk keseluruhan minyak nabati, bukan hanya minyak sawit dan sepakat melihat tantangan di dalam minyak nabati dilihat dalam parameter pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan 2030.
JWG pertama ini dipimpin bersama oleh Indonesia dan Uni Eropa serta dihadiri oleh Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam dan Thailand.
Pertemuan merupakan capaian diplomasi Indonesia yang berhasil mendudukan pembahasan keberlanjutan kelapa sawit pada tingkat yang setara dengan minyak nabati lainnya, seperti minyak kanola, minyak bunga matahari, minyak zaitun dan minyak kedelai.
Hal ini menegaskan bahwa untuk mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, diperlukan pembahasan yang holistik dan non-diskriminasi terhadap seluruh minyak nabati.
“Tantangan dari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana kita dapat meminimalisir pembukaan lahan baru dan meningkatkan efektifitas lahan yang ada, mengingat permintaan terhadap minyak nabati akan terus meningkat di masa mendatang,” jelas Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar, dikutip Kamis (28/1/2021).
Uni Eropa juga menyetujui bahwa pembukaan lahan baru secara terus menerus akan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan keanekaragaman flora dan fauna yang ada. ASEAN dan UE perlu membahas hal ini secara mendalam.
“Di harapkan JWG ini dapat mengembangkan kebijakan bersama untuk mencapai minyak nabati yang berkelanjutan bagi ASEAN dan UE. Saya juga berharap agar ke depannya, ASEAN dan UE dapat mengembangkan sertifikasi minyak nabati yang diakui bersama,” tegas Wamenlu RI.
Pertemuan perdana JWG yang dihadiri oleh delegasi dari ASEAN dan UE telah membahas ruang lingkup minyak nabati, data dan informasi, serta usulan kerja sama teknis yang perlu disiapkan untuk dibahas pada pertemuan JWG kedua yang rencananya akan diselenggarakan pada 19 April 2021.
Pertemuan pertama ini telah menetapkan cakupan pembahasan yang perlu dipegang bersama untuk mendorong perspektif perlindungan minyak nabati bagi kebutuhan global dan kontribusinya bagi perlindungan lingkungan. (ATN)