ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Pasalnya, saat ini tingkat kemudahan berusaha di Indonesia berada di level 73, di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
“Tingkat kemudahan berusaha di Indonesia ini masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Ini yang harus kita bereskan, apa masalahnya sehingga Indonesia sampai berada di level 73,” kata Bahlil di forum Seminar Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2020, secara virtual, Rabu (23/12/2020).
Padahal kata Bahlil, Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan agar kemudahan berusaha di Indonesia bisa ditekan berada di level 50-40. Namun sejak 2018 sampai dengan 2020 tingkat kemudahan berusaha masih berada di level 72-73.
Menurut Bahlil, ada beberapa sektor yang memang masih lemah, utamanya perizinan untuk mendirikan bangunan, perdagangan lintas negara, memulai usaha, pendaftaran properti, dan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.
“Ini yang merah-merah ini yang membuat kita lambat, makanya undang-undang Cipta Kerja itu penting,” imbuhnya.
Bahlil memandang, kebanyakan orang malas menjadi pengusaha karena mengurus izin yang terlalu ribet. Bahkan dirinya berani menjamin tamatan mahasiswa kebanyakan lari untuk menjadi karyawan dibandingkan untuk menjadi pengusaha.
“Mengapa begitu? Karena mengurus izin saja susah, belum lagi dimintain duit segala macam kadang-kadang ijazah saja belum ambil dari kampus karena tidak punya duit sekarang mau jadi pengusaha tidak bisa,” jelasnya.
Pertumbuhan Investasi dan Ekonomi
Dilain pihak, Bahlil juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang tidak berkembang. Padahal berdasarkan data pertumbuhan investasi, Indonesia selalu tinggi setiap tahunnya, namun tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.
“Ini terjadi karena icor kita 6,6. Filipina lebih bagus daripada kita. Sampai kapanpun, sampai ayam tumbuh gigi pun kalau kita kejar investasi saja yang naik kalau tidak memperbaiki biaya perekonomian ini sama saja tidak bisa maju,” tuturnya.
Ke depan dibutuhkan terobosan agar kondisi ini bisa dibenahi.
“Pemerintah dan BKPM saat ini selain mengejar realisasi investasi juga berupaya menekan biaya-biaya ekonomi agar menjadi lebih tinggi,” tandasnya. (ATN)