ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia dan Vietnam sepakat memulai menyelesaikan negosiasi mengenai klaim di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Natuna Utara.
“Indonesia dan Vietnam sepakat memulai menyusun pengaturan sementara di klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE di wilayah Natuna Utara sebagai bagian upaya menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan,” kata Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI, Bebeb AKN Djundjunan, disitat dari situs Kemlu, Jumat (23/8/2019).
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan technical working group di sela-sela technical meeting ke-12 perundingan ZEE antara kedua negara di Surabaya, pada 20-21 Agustus 2019.
Masalah klaim ini sudah dibicarakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dengan Menlu/Wakil Perdana Menteri Vietnam Pham Binh Minh di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Mitra Wicara di Bangkok, Thailand, Selasa 30 Juli. Saat kedua menlu bertemu, di Jakarta juga dilakukan pertemuan yang sifatnya lebih teknis, membahas mengenai upaya percepatan penyelesaian negosiasi.
Dalam pertemuan di Bangkok, kedua Menlu menyambut baik kesepakatan mengenai metodologi untuk perundingan. Kesepakatan ini diharapkan dapat mempermudah penyelesaian negosiasi.
Di samping itu, kedua Menlu juga sepakat mengenai perlunya percepatan penyelesaian penyusunan Provisional Arrangement (PA) untuk mengatur sementara wilayah tumpang tindih, guna menghindarikemungkinan munculnya insiden kapal-kapal nelayan di sana.
Selain isu batas maritim, kedua Menlu juga membahas situasi di Laut China Selatan. Secara konsisten Indonesia menyampaikan bahwa perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan perlu terus dijaga.
Indonesia menilai stabilitas di Laut China Selatan dapat terjaga jika ada rasa saling percaya antar negara pengklaim. Rasa saling percaya itu dapat tercipta jika semua pihak patuh pada hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. (AT Network)
,’;\;\’\’