ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertindak tegas mengatasi pelanggaran HAM sistematis yang terjadi di Myanmar, China, Belarusia dan Rusia.
Pelanggaran HAM yang dimaksud yakni situasi tenaga kerja di Xinjiang, China; kecurangan Pilpres Belarusia dan kesewenang-wenangan Presiden Lukashenko; dan kudeta militer di Myanmar.
Di Rusia, Raab menyoroti hukuman atas tuduhan yang tidak masuk akal terhadap pemimpin oposisi Alexey Navalny.
“Mekanisme PBB harus merespons. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus segera diberikan akses yang tidak terbatas ke Xinjiang,” katanya dalam pidatonya di Sesi ke-46 Dewan HAM PBB hari ini, dikutip melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).
Raab mengungkapkan, Inggris akan memberi informasi terbaru kepada anggota dan pengamat tentang langkah-langkah substantif yang telah diambil oleh Inggris untuk mengatasi masalah ini dan mendesak negara lain untuk mengikutinya.
Hal itu termasuk pengenalan pembatasan bisnis untuk memutus rantai pasokan yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang serta menerapkan sanksi terhadap Alexander Lukashenko, tiga anggota rezim militer Myanmar, dan mereka yang bertanggung jawab atas tindakan peracunan terhadap Alexey Navalny.
Pidato Raab disampaikan saat Inggris kembali ke Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa sebagai anggota pemungutan suara.
Sebagai anggota terpilih dari Dewan, Inggris akan fokus pada dukungan aksi untuk pendidikan bagi anak-anak perempuan, memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan, membela kebebasan media, dan menjadi pembela yang bersemangat untuk nilai-nilai demokrasi liberal. (ATN)