ASIATODAY.ID, JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) siap untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 265 megawatt (MW).
Pembangkit energi hijau ini rencananya akan menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara pada 2027.
Merujuk dalam laporan Freeport-McMoRan Inc. (FCX) triwulan III/2023 yang dirilis pada 19 Oktober 2023 lalu, proyek energi bersih itu akan menelan investasi senilai US$1 miliar atau setara dengan Rp15,86 triliun.
“Kami memiliki rencana untuk mengembangkan PLTGU 265 MW untuk menggantikan PLTU unit yang sudah kami kembangkan 25 tahun lalu,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam conference call FCX kuartal III/2023, dikutip Minggu (22/10/2023).
Ia mengatakan, proyek PLTGU itu akan mengurangi biaya pembaruan dan ekspansi dari unit PLTU beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, PTFI turut berupaya untuk meningkatkan kapasitas daya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) ke level 168 MW, dari kapasitas awal 128 MW.
“Yang menarik, transisi ini akan mengurangi gas rumah kaca dari PTFI, dan bersamaan dengan inisiatif lainnya total pengurangan emisi dapat mencapai 60 persen dibandingkan dengan baseline 2018 lalu,” jelasnya.
Dalam perkembangan lain, PTFI bersama dengan Freeport-McMoRan Inc. terus membangun negosiasi intensif dengan pemerintah Indonesia untuk mendapat perpanjangan kontrak konsesi tambang selepas izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berakhir pada 2041.
Kepastian perpanjangan kontrak selepas tenggat konsesi 2041 menjadi penting bagi FCX karena rencana investasi yang masif pada tambang bawah tanah yang belum tergarap saat ini, yakni Kucing Liar. Selain itu, rencana investasi nol emisi karbon perseroan juga ikut jadi perhitungan sampai 2060 mendatang.
Kendati demikian, Quirk menuturkan, pemerintah saat ini tengah berfokus untuk Pemilahan Umum (Pemilu) serentak tahun depan. Dia memastikan negosiasi tetap dilanjutkan di tengah konsentrasi pemilu saat ini.
“Indonesia saat ini masuk pada tahapan Pemilu, jadi banyak hal yang berjalan di pemerintah, mereka punya banyak prioritas saat ini untuk diseimbangkan,” imbuhnya.
Adapun Pemerintah Indonesia memasukkan penambahan kepemilikan saham sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK) PTFI.
“Saya perlu tegaskan, pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10 persen,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Jumat (28/4/2023) lalu.
Selain itu, pemerintah juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, selain pembangunan yang saat ini dilakukan di Gresik, Jawa Timur.
Menurut Bahlil, Freeport membutuhkan waktu eksplorasi 10 hingga 15 tahun sebelum melakukan produksi, berbeda dengan eksplorasi nikel dan batu bara. Oleh karenanya, pemerintah tengah menghitung waktu perpanjangan yang tepat dengan potensi cadangan yang masih ada.
“Jangan sampai pada 2035 produksi menurun, harus terus naik, apalagi kepemilikan saham Indonesia 51 persen di Freeport. Ke depan dengan negosiasi, kalau tambah 10 persen, sudah mencapai 60 persen,” jelasnya.
Untuk diketahui, komposisi kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen, sisanya dikuasai Freeport McMoRan (FCX).
Saham milik Pemerintah Indonesia itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen holding BUMN tambang MIND ID dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). Saat ini, saham PT IPMM 100 persen dimiliki oleh MIND ID. Untuk mengalihkan bagian saham ke BUMD Papua, MIND ID akan melepas sahamnya di PT IPMM sebesar 40 persen. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post