ASITODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Iran mendesak Korea Selatan agar mencairkan dana miliaran dolar yang dibekukan karena sanksi Amerika Serikat.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, larangan Korea Selatan terhadap penggunaan sumber daya bank sentral Iran untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan dan barang-barang kemanusiaan sama sekali tidak dapat diterima.
“Kami berharap pemerintah Korea Selatan untuk mencabut pembatasan ini sesegera mungkin,” kata Presiden Hassan Rouhani dilansir Middleeast, Sabtu (13/6/2020).
Dia menginstruksikan kepala bank sentral Iran untuk menindaklanjuti masalah tersebut melalui saluran hukum dan forum internasional.
Rouhani tidak merinci angka untuk dana beku, tetapi kantor berita Borna mengutip Hossein Tanhayi, kepala kamar dagang Iran-Korea Selatan, yang mengatakan antara USD6,5 miliar dan USD9 miliar milik Iran diblokir di bank-bank Korea Selatan.
“Iran bermaksud untuk mengambil tindakan hukum terhadap ini, tapi ini bukan jalan yang mudah dan itu memakan waktu,” kata Tanhayi.
Impor minyak Iran ke Korea Selatan sudah nol sejak Mei 2019, ketika Amerika Serikat mencabut keringanan yang memungkinkan beberapa negara terus membeli minyak Iran tanpa melanggar sanksi AS.
Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada 2018 setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan untuk mencabutnya sebagai imbalan atas pengekangan terhadap program nuklir Iran. Teheran menyebut sanksi AS adalah perang ekonomi.
Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pada bulan Mei bahwa langkah-langkah awal telah diambil untuk mendirikan saluran untuk memungkinkan Iran menggunakan dana di Korea Selatan untuk membeli barang-barang kemanusiaan. Beberapa minggu kemudian Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Seoul mengirim obat senilai USD500.000 ke Iran.
Pada bulan Maret, Perancis, Jerman dan Inggris mengekspor barang-barang medis ke Iran dalam transaksi pertama yang dilakukan di bawah mekanisme perdagangan yang diatur untuk menukar barang-barang kemanusiaan dan makanan tanpa melanggar sanksi keuangan AS. (ATN)