ASIATODAY.ID, TOKYO – Pemerintah Jepang pada hari Senin (27/9/2021) mengumumkan rencana strategi keamanan siber baru untuk tiga tahun ke depan.
Dalam rencana itu, Jepang secara khusus menempatkan China, Rusia, dan Korea Utara sebagai ancaman global.
Rencana strategi ini diharapkan bisa segera disahkan oleh Kabinet dalam waktu dekat. Kabinet sendiri mengakui bahwa kondisi dunia maya saat ini penuh dengan risiko dan bisa mengancam keamanan negara kapan pun.
Saat mulai disusun pada bulan Juli, strategi yang akan menggantikan strategi tahun 2018 ini mendapat kritik keras dari China karena dianggap sebagai fitnah tanpa dasar.
Jepang menduga China, Rusia, dan Korea Utara terlibat dalam aktivitas siber yang bermusuhan. Jepang akan mengambil tindakan penanggulangan yang keras dengan menggunakan setiap cara dan kemampuan yang tersedia, termasuk tanggapan diplomatik dan penuntutan pidana.
“Anggota Markas Strategis Keamanan Siber harus bekerja dengan pemerintah daerah sambil memberikan pertimbangan yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan publik dan terus menerapkan langkah-langkah yang dinyatakan dalam strategi,” ungkap Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, dalam pengarahannya hari Senin sebagaimana dilaporkan Kyodo.
Strategi tersebut menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan bahwa infrastruktur penting seperti kabel bawah laut terlindungi dengan baik. Standar keamanan untuk perangkat teknologi informatika juga akan diciptakan.
Lebih lanjut, Kato menyatakan akan berupaya untuk mempercepat kerja sama di bidang siber dengan mitranya dalam kerangka Quad, bersama AS, India, dan Australia. Pendekatan dengan PBB juga akan dilakukan.
Keamanan siber ini diakui Kato melupakan bagian dari upaya Jepang dan sekutunya untuk mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka. Hal ini juga dianggap sebagai upaya nyata untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.
Keseriusan Jepang dalam menjaga dunia digital semakin ditunjukkan ketika meluncurkan Badan Digital pada 1 September lalu. Badan ini akan mempromosikan digitalisasi negara serta menyerukan promosi simultan keamanan siber dan reformasi digital. (ATN)