ASIATODAY.ID, HONG KONG – John Lee terpilih sebagai kepala eksekutif Hong Kong menggantikan Carrie Lam.
Melansir Al Jazeera, Minggu (8/5/2022), mantan kepala keamanan yang mengawasi tindakan keras terhadap gerakan demokrasi Hong Kong memenangkan pemungutan suara kepemimpinan.
John Lee memenangkan 1.416 suara persetujuan dari 1.500-kuat Komite Pemilihan pada Minggu (8/5).
Mantan sekretaris keamanan di Hong Kong mencalonkan diri di bawah slogan “Memulai babak baru untuk Hong Kong bersama-sama” dan merupakan satu-satunya kandidat dalam jajak pendapat.
Pemilihan John Lee menempatkan seorang pejabat keamanan di posisi teratas Hong Kong untuk pertama kalinya.
Pria berusia 64 tahun itu dikenai sanksi oleh Amerika Serikat tahun lalu karena perannya dalam menerapkan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing yang telah menghancurkan gerakan demokrasi kota itu.
Lebih dari 150 orang telah ditangkap di bawah undang-undang, yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing untuk campur tangan dalam urusan kota.
Hampir semua aktivis pro-demokrasi terkemuka juga telah dipenjara, dengan yang lain melarikan diri ke luar negeri atau diintimidasi untuk diam.
Kelompok masyarakat sipil juga telah dibubarkan sementara media liberal, seperti Apple Daily dan Stand News, telah ditutup.
Otoritas China mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah protes pro-demokrasi yang berlarut-larut pada 2019.
Pemungutan suara hari Minggu juga mengikuti perubahan besar pada undang-undang pemilihan Hong Kong tahun lalu untuk memastikan bahwa hanya “patriot” yang setia kepada Beijing yang dapat memegang jabatan.
Sementara itu legislatif direorganisasi untuk semua kecuali menghilangkan suara-suara oposisi.
Ketika Panitia Pemilihan berkumpul untuk memberikan suara mereka pada hari Minggu pagi, tiga anggota Liga Sosial Demokrat, satu kelompok aktivis lokal.
Mereka memprotes pemilihan dengan mencoba berbaris menuju tempat pemilihan sambil menampilkan spanduk menuntut hak pilih universal.
Protes itu akan memungkinkan warga Hong Kong untuk memilih legislatif dan kepala eksekutif.
“Hak asasi manusia atas kekuasaan, rakyat lebih besar dari negara. Satu orang, satu suara untuk kepala eksekutif. Segera terapkan hak pilih universal ganda,” bunyi spanduk itu.
Hanya sedikit dari 7,4 juta penduduk Hong Kong yang memiliki suara dalam memilih pemimpin mereka.
Sementara China berjanji suatu hari nanti akan memberikan demokrasi penuh kepada bekas jajahan Inggris itu, yang kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. (ATN)