ASIATODAY.ID, SLOVERNIA – Komisi Uni Eropa (UE) semakin tegas dalam menjalankan kebijakan ekonomi berkelanjutan (green economy).
Gagasan untuk mengecualikan investasi hijau dari perhitungan defisit anggaran akan menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas saat revisi anggaran kawasan ini.
Gagasan tersebut akan membantu kawasan tersebut mencegah perubahan iklim guna mendukung ambisi Uni Eropa untuk mencapai target nol emisi rumah kaca pada tahun 2050.
Pengecualian investasi pada proyek-proyek berwawasan Environmental, Social and Governance (ESG) dijuluki pejabat Uni Eropa sebagai aturan emas.
“Jelas, pertanyaan tentang aturan emas, dalam satu atau lain cara, akan menjadi bagian dari diskusi kerangka fiskal Uni Eropa,” kata Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis pada wartawan dalam pertemuan Menteri Keuangan UE sebagaimana dilaporkan Reuters, Minggu (12/9/2021).
Selama pertemuan puncak dua hari, para menteri keuangan dari blok 27 negara itu telah memperdebatkan bagaimana mengubah aturan anggaran agar lebih sesuai dengan realitas ekonomi yang berubah begitu aturan anggaran UE kembali diberlakukan pada tahun 2023 setelah ditangguhkan hingga 2022.
Menteri Keuangan Prancis Bruno le Maire mengatakan gagasan pembebasan investasi hijau layak didiskusikan karena akan membantu menghasilkan dana yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengubah ekonomi mereka selama tahun-tahun mendatang.
Menteri Keuangan Austria Gernot Bluemel, menyatakan keprihatinan tentang bagaimana aturan seperti itu dapat diterapkan dalam praktik, mengingat kesulitan dalam mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud dengan investasi hijau.
“Dari sudut pandang ekonomi, ilmiah, itu masuk akal. Tetapi saya telah berulang kali melihat di masa lalu bahwa pengecualian seperti itu dalam praktik penganggaran sering digunakan sebagai alasan ketika kemauan politik kurang untuk mematuhi aturan. Dan tentu saja itu seharusnya tidak. Mekanisme harus dibangun untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan,” katanya.
Gagasan pengecualian untuk investasi hijau dipresentasikan lembaga pemikir Bruegel dalam sebuah makalah yang ditugaskan para menteri.
Makalah ini juga menilai persyaratan Komisi Uni Eropa bagi pemerintah negara anggota memotong utang publik setiap tahun seperdua puluh dari kelebihan lebih dari 60 persen dari PDB terlalu ambisius dalam ekonomi pasca-pandemi. (ATN)