ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya upaya memperkuat kerjasama antar negara di kawasan ASEAN untuk dapat bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi di masing-masing negara.
Hal ini disampaikan oleh Presiden saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Brunei-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (KTT BIMP-EAGA) ke-14 dan Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (KTT IMT-GT) dari Istana Kepresidenan Bogor secara virtual, Kamis (28/10/2021).
Presiden Jokowi menjadi chair dalam KTT BIMP-EAGA ke-14 tahun 2021, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Signing Minister Indonesia akan memberikan laporan kepada para Kepala Negara terkait perkembangan kerja sama BIMP-EAGA.
Forum BIMP-EAGA merupakan bentuk kerja sama konkret antar wilayah bagian timur Asia sejak pembentukannya di 1994, dan telah berkontribusi dalam membangun perekonomian sub kawasan melalui peningkatan daya saing, konektivitas, serta perdagangan, pariwisata, dan investasi.
Kerja sama ekonomi BIMP-EAGA melibatkan beberapa provinsi dari keempat negara (Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina) yang secara geografis berdekatan. Untuk Indonesia, provinsi yang masuk dalam lingkup kerja sama BIMP EAGA adalah 15 provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sementara, untuk wilayah negara lainnya adalah seluruh wilayah Brunei, Mindanao dan Palawan (Filipina) dan Sabah, Labuan dan Sarwak (Malaysia).
Kerja sama BIMP EAGA mencakup delapan bidang utama yaitu pariwisata, perdagangan dan investasi, transportasi, ketenagalistrikan, ICT, pertanian, lingkungan serta kebudayaan dan pendidikan. Kerja sama BIMP-EAGA ini juga merupakan building block dari kerjasama ASEAN.
“Selama pandemi upaya tersebut menghadapi tantangan yang tidak kecil. Kita kehilangan waktu hampir dua tahun untuk mencapai berbagai target yang tercermin dalam visi BIMP-EAGA 2025, yaitu menciptakan wilayah yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dengan prioritas di bidang industri hijau, pertanian, dan pariwisata,” ungkap Presiden.
Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa saat ini tanda-tanda pemulihan ekonomi negara berkembang di Asia dan Asia Tenggara mulai terlihat. Kepala Negara pun berharap proyeksi tersebut dapat tercapai.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang dalam kesempatan ini mewakili Menteri BIMP-EAGA lainnya, menyampaikan Laporan Perkembangan Kerja Sama BIMP-EAGA 2019-2020. Hasilnya cukup baik meski dalam kondisi pandemi.
Perkembangan pembangunan Proyek Infrastruktur Prioritas/Priority Infrastructure Projects (PIPs) di kawasan BIMP-EAGA. Dalam PIPs, negara-negara BIMP-EAGA sepakat untuk mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur senilai US$21,4 miliar yang terdiri dari proyek bandar udara, pelabuhan, jalan, jembatan, kereta-api, dan lain-lain.
“Sebanyak 27 Proyek Infrastruktur Prioritas (PIPs) dari 88 proyek sudah berhasil diselesaikan dan 10 proyek lagi akan selesai tahun ini. Proyek-proyek ini akan mendukung peningkatan keterhubungan, perdagangan, dan juga efisiensi logistik, untuk meningkatkan daya saing Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Temuan awal dari Mid-Term Review Visi 2025 menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target di 2025. Temuan lain juga menunjukkan kerja sama BIMP-EAGA tetap relevan, dinamis dan responsif terhadap target, walaupun berada pada kondisi pandemi krisis Covid-19.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian dari Indonesia antara lain pengembangan pelabuhan Manado, penyelesaian beberapa ruas jalan tol, interkoneksi listrik Sarawak-Kalimantan Barat.
Isu lain yang diangkat adalah transformasi digital yang inklusif dengan mempercepat e-commerce, digitalisasi UMKM, memperkuat ekosistem perusahaan rintisan (start-up), industri kreatif, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Yang tak kalah penting adalah mengembangkan kerangka pemulihan pariwisata, investasi hijau, dan mempromosikan energi baru dan terbarukan (EBT) menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi,” tutur Menko Airlangga.
Mid-Term Review Visi 2025
Presiden Jokowi menyambut baik hasil dari Mid-Term Review (MTR) terhadap Visi 2025 tersebut, karena dapat dilihat kemajuan yang telah dicapai selama ini, dan hal-hal apa saja yang masih harus diperbaiki.
“Berbagai terobosan perlu dilakukan, prioritas perlu dipertajam, dan juga perlu beradaptasi (lebih lanjut) akibat dampak pandemi,” ucap Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga mendorong berbagai upaya mendorong perekonomian agar dapat bergerak dengan aman dan segera pulih kembali.
“Agar ekonomi dapat kembali bergerak, vaksinasi di suatu wilayah tersebut harus dipercepat, mobilitas masyarakat khususnya pelaku bisnis juga difasilitasi supaya aman dan nyaman,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden mengusulkan 4 (empat) hal yang perlu dilakukan dalam rangka memajukan kerja sama BIMP-EAGA, yaitu:
Pertama, percepat penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Indonesia telah menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur yang cukup penting, seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, dan perluasan fasilitas bandara maupun pelabuhan.
Kedua, pentingnya mengembangkan sistem pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai lumbung pangan kawasan, Indonesia harus fokus meningkatkan hasil pertanian di wilayah EAGA untuk ketahanan pangan kawasan. Saat ini, Indonesia mengembangkan program lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah sebesar 30 ribu Ha yang selanjutnya akan dikembangkan di daerah lainnya juga.
Ketiga, digitalisasi UMKM sebagai solusi bagi UMKM untuk mengatasi keterbatasan mobilitas di masa pandemic dan dan memperluas akses pasar produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok global. Terkait hal ini, Presiden mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam ASEAN Creative Economy Business Forum (ACEBF) yang akan diselenggarakan November 2021 di Bali.
Keempat, penguatan ekonomi hijau, sebab pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan adalah ekonomi masa depan dan harus berjalan beriringan dengan aksi iklim. Selain itu, pembangunan hijau di kawasan, termasuk alih teknologi, perlu dilakukan guna memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai stakeholders.
Untuk peningkatan perekonomian secara lebih terarah, maka telah dibentuk 2 (dua) koridor ekonomi yaitu West Borneo Economic Corridor dan Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor. Beberapa proyek di WEBC antara lain keterhubungan antara Pontianak-Kuching-Brunei Darussalam. Sementara, di GSSC beberapa proyek pelabuhan yang telah diselesaikan antara lain di Manado (Sulawesi Utara), dan Puerto Princesa (Filipina). Sementara untuk bandara ada di Zamboanga dan General Santos (Filipina).
Di samping itu, penyelesaian jalan tol Manado-Bitung diyakini akan menurunkan biaya logistik dan distribusi sekaligus untuk mendukung keberlanjutan konektivitas laut antara Bitung-Davao. Secara khusus perluasan koridor ekonomi di East Borneo Economic Corridor dengan memasukkan wilayah di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sarawak, Sabah dan Tawi-Tawi.
“Selain itu, kami juga membahas perkembangan inisiatif green city yang intinya ingin mewujudkan wilayah perkotaan yang layak huni, ramah lingkungan, kompetitif secara ekonomi dan sejahtera secara sosial. Sejauh ini, kota Kendari, Indonesia telah menyelesaikan tahap pertama dengan menyusun Green Cities Action Plan (GCAP),” jelas Menko Airlangga.
KTT IMT-GT ke-13
Kerja sama ekonomi IMT-GT melibatkan beberapa provinsi dari ketiga negara (Indonesia-Malaysia-Thailand) yang secara geografis berdekatan. Untuk Indonesia, provinsi yang masuk dalam lingkup kerja sama IMT-GT adalah 10 provinsi di pulau Sumatera, sementara di Malaysia adalah 8 negara bagian di Semenanjung, dan Thailand sebanyak 14 provinsi di Thailand bagian selatan.
Kerja sama IMT-GT mencakup tujuh bidang utama yaitu pariwisata, perdagangan dan investasi, transportasi, pertanian, lingkungan, sumber daya manusia serta kerja sama bidang halal. Kerja sama IMT-GT ini juga merupakan building block dari kerjasama ASEAN.
Dalam KTT IMT-GT ke-13, Presiden Jokowi menekan supaya tiga negara yang tergabung di dalamnya memperkuat komitmen bersama agar pelaksanaan Cetak Biru IMT-GT 2022-2026 dapat berjalan baik dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi.
Tahun ini merupakan tahun terakhir implementasi Cetak Biru IMT-GT 2017-2021, dan hasilnya membuktikan bahwa kerja sama IMT-GT telah mendorong pembangunan ekonomi dan memperkecil kesenjangan pembangunan di subkawasan. Saat ini, terdapat 14 proyek konektivitas prioritas yang telah dapat diselesaikan, yaitu 5 proyek di Indonesia, 3 proyek di Malaysia dan 6 proyek di Thailand. Namun, pandemi Covid-19 tak ayal menjadi tantangan besar dalam mempersiapkan Cetak Biru 2022-2026.
Cetak Biru tahap 2 periode 2022-2026 ditekankan pada pendekatan proyek atau program yang lebih konkret. Tercapat 5 strategi yang dikedepankan dalam Cetak Biru 2022-2026 yaitu Pendekatan koridor ekonomi dan integrasi regional, Mendorong partisipasi sektor swasta, Mendukung pertumbuhan yang inklusif, Mengadopsi perkembangan ekonomi hijau, biru dan ekonmi sirkular, dan Menyesuaikan kelembangan yang bersifat lintas sektoral.
Meski demikian, saat ini angka penyebaran virus Covid-19 sudah mulai dapat ditekan dan pemulihan ekonomi juga sudah mulai tampak. Oleh karena itu, komitmen agar pelaksanaan cetak biru 2022-2026 dapat berjalan baik dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi harus terus ditingkatkan mengingat PDB IMT-GT telah meningkat 20% pada periode 2015-2019.
“Dalam periode tersebut, Indonesia telah mencoba berkontribusi antara lain melalui pembangunan konektivitas fisik subkawasan senilai US$17,9 miliar dan dukungan proyek-proyek antara lain Bengkulu Digital and Tourism Village, Aceh Investment Sport, Batam Green City Initiative, dan sejumlah proyek-proyek lainnya,” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden menekankan tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur baik berupa hard infrastructure maupun soft infrastructure. Kedua, mendukung ketahanan pangan dan energi. Dan ketiga, mempercepat transformasi ekonomi digital termasuk untuk sektor UMKM, supaya mereka masuk ke pasar digital.
Beberapa perkembangan penting dalam IMT-GT yaitu dalam hal ekonomi makro untuk memastikan soal perkembangan pariwisata dan perdagangan, meningkatkan investasi, serta mengatasi pengangguran setelah masa pandemi Covid-19. Kemudian, untuk Proyek Konektivitas Prioritas (PCPs) yang merupakan proyek-proyek prioritas untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek ini meliputi jalan, pelabuhan, bandara maupun ICT.
Untuk menjamin keberlanjutan dan keterhubungan antar wilayah dalam kerja sama IMT-GT maka dilakukan dengan pendekatan koridor ekonomi. Saat ini, terdapat 5 Koridor Ekonomi yang menghubungkan poin-poin utama antar daerah di ketiga negara. Untuk meningkatkan keterhubungan di ketiga wilayah maka diusulkan penambahan 1 koridor baru yang akan difokuskan melalui keterhubungan laut.
“Ke depan, proyek-proyek yang ada dalam kerja sama akan diarahkan untuk mendukung poin-poin dalam koridor ekonomi yang ada,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga menambahkan, salah satu yang akan didorong adalah mengembalikan travel koridor bagaimana menggunakan Vaccine Travel Lane (VTL).
“Menteri Thailand sudah membuat regulatory sandbox jika yang pergi ke Phuket tidak perlu dikarantina, terlihat pada jumlah turis dan devisa yang dihasilkan meningkat. VTL menjadi suatu standar baru yang bisa mendorong pemulihan di sektor pariwisata. Protokol travel bubble dan VTL ini menjadi hal yang dibahas di level ASEAN,” pungkasnya.
Selain Menko Perekonomian, turut hadir mendampingi Presiden dalam KTT BIMP-EAGA ke-14 adalah Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Menteri Luar Negeri. (ATN)
Discussion about this post