ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kerusuhan yang melibatkan pekerja China dan Indonesia di kawasan industri (smelter) nikel milik PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua pekerja, dinilai bisa mengancam iklim investasi di Indonesia.
Karena itu, pemerintah didesak segera turun tangan menangani situasi tersebut.
“Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Handoyo mengaku khawatir bentrok tersebut bisa menganggu iklim invetasi di Indonesia. Untuk itu, kata dia, perlu diambil langkah antisipatif agar efeknya tidak terlalu besar dan meluas.
“Salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggung jawabkan (bentrokan),” tegas Handoyo.
Handoyo berharap investigasi tersebut bisa membuka secara terang benderang dan menyeluruh terkait bentrok itu.
Investigasi tersebut, kata dia, seharusnya bisa mengungkapkan mulai dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran di sana selama ini.
“Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu di sana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Handoyo.
Berdasarkan data kepolisian, bentrokan antara pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023) menewaskan dua orang pekerja dan sembilan lainnya mengalami luka-luka parah.
Polda Sulawesi Tengah juga sudah menahan sekitar 70 orang terkait kerusuhan yang terjadi di PT GNI tersebut. Penahanan dilakukan Polda Sulteng sebagai langkah pengusutan aksi anarkistis tersebut.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (16/1/2023) menyerukan adanya pengusutan tuntas atas insiden tersebut.
Menurut Menteri Ida Kemnaker akan menurunkan tim investigasi dari unsur pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja ke lokasi PT GNI.
“Tim Kemnaker akan terus melakukan pendampingan kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Daerah untuk penanganan masalah permasalahan yang terjadi. Termasuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa,” ujar Ida Fauziyah.
Lebih lanjut Ida menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Disnaker Kabupaten Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah guna mengetahui penyebab terjadinya aksi anarkistis tersebut.
“Kami secara intensif terus koordinasi dengan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah dan Disnaker Kabupaten Morowali Utara dan meminta kedua pihak yakni perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan PT GNI segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ida mengungkapkan bahwa kericuhan disebabkan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan yang dituntut oleh perwakilan SPN, di antaranya tuntutan soal K3, pengupahan dan PHK sehingga anggapan bahwa kerusuhan ini dipicu oleh keberadaan tenaga kerja asing tidaklah benar.
“Sebagian tuntutan pekerja telah diterima dan akan dipenuhi perusahaan. Namun, kami tetap melakukan penelusuran, mediasi, dan pemeriksaan bersama Disnaker setempat,” ujarnya..
Ia menyatakan prihatin atas unjuk rasa yang berakhir dengan aksi anarkis di lokasi PT GNI di Desa Bunta, Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sabtu (14/1/2023) malam. Kericuhan pekerja di perusahaan tambang nikel tersebut menyebabkan meninggalnya pekerja di lokasi proyek.
“Kemnaker sangat prihatin dan ikut berduka atas aksi anarkis yang menyebabkan korban jiwa dalam kejadian tersebut,” katanya. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News