ASIATODAY.ID, HONG KONG – Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan China kian menajam. Pasalnya, pejabat kedua negara kini saling tuduh atas kegiatan mereka di Asia Tenggara.
Konfrontasi ini muncul lantaran kedua negara memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara.
Melansir South China Morning Post, Duta Besar China untuk Singapura Hong Xiaoyong meluncurkan serangan terbaru dengan menuduh Menteri Pertahanan AS Mark Esper telah memicu ketegangan dengan menyebut China sebagai ancaman.
Xiaoyong membuat pernyataan di The Straits Times sebagai tanggapan atas opini yang ditulis oleh Esper di koran Singapura tersebut pada minggu lalu.
Dimana Esper telah menyerukan hubungan keamanan yang lebih dekat dengan sekutu regional di Asia Tenggara di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan Partai Komunis China.
Menurut Hong, ini adalah upaya lain untuk menjual strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat setelah tawaran pendahulunya pada dialog di Shangri-La tahun lalu. Dia merujuk pada KTT keamanan regional tahunan di Singapura, yang dibatalkan tahun ini karena pandemi Covid-19.
Hong menuduh menteri pertahanan AS berusaha menyebabkan gesekan antara kekuatan utama dan menambah ketegangan di wilayah tersebut. Itu adalah babak baru dalam permainan menyalahkan antara Beijing dan Washington, ketika kedua negara berhadapan di berbagai bidang.
Mulai dari perdagangan dan teknologi, hingga ideologi dan asal-usul virus corona hingga meningkatkan kekhawatiran adanya Perang Dingin yang baru.
Dalam opininya minggu lalu, Esper mengatakan AS akan berinvestasi lebih banyak untuk memodernisasi pasukannya di kawasan dan memperkuat pencegahan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan militer AS untuk konflik di masa depan.
Esper menyerukan ikatan keamanan yang lebih kuat dengan negara-negara di Indo-Pasifik termasuk Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Thailand, Filipina, Australia dan India dan menuduh Beijing melakukan kegiatan memfitnah.
“Perilaku destabilisasi Partai Komunis China di laut Timur dan China Selatan, melalui milisi angkatan laut, penjaga pantai dan maritim, termasuk upaya untuk merusak administrasi Kepulauan Senkaku di Jepang, melecehkan pengembangan minyak dan gas Malaysia dan Vietnam, mengirimkan armada penangkapan ikan yang dikawal ke negara-negara Asia Tenggara yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusif, dan militerisasi fitur yang diduduki bertentangan langsung dengan komitmen China di bawah hukum internasional,” tulisnya. (ATN)