ASIATODAY.ID, LOMBOK – Sejumlah warga menghadang Anggota Komisi II DPR H Syamsul Lutfi saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sirkuit MotoGP Mandalika, Rabu (6/5/2020) sore. Inspeksi ini untuk memastikan proses pembayaran lahan sirkuit MotoGP Mandalika.
Pasalnya, informasi yang diterimanya dari warga, masih ada puluhan pemilik lahan ternyata belum mendapatkan uang pembebasan lahan dari Indonesia Tourism Development Coorporate (ITDC).
Kedatangan wakil rakyat Dapil II Pulau Lombok itu tercium sejumlah warga. Hingga ketika wakil rakyat sampai ke lokasi, kendaraannya pun langsung dihadang. Kepada wakil rakyat, para pemilik lahan meminta agar lahan mereka segera dibayar pihak ITDC.
“Yang penting lahan kami dibayar. Kalau tidak dibayar, kami akan terus mempertahankan lahan kami. Kalau perlu sampai mati. Sekarang hanya kepada Pak Syamsul Lutfi harapan kami,” ujar salah satu pemilik lahan Amaq Uyun.
Amaq Uyun bersama puluhan warga pemilik lahan lainnya berkomitmen akan tetap memperjuangkan haknya. Karena berdasarkan alas hak, warga memiliki bukti kepemilikan, termasuk sporadik dan pipil atas lahan mereka.
“Ada beberapa warga lainnya sudah dibayar. Tapi kok kami belum juga dibayar,” ketusnya.
Pemilik lahan lainnya, H Muridun juga berharap ITDC selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bisa menepati janjinya. Sebab sejak beberapa tahun lalu, ITDC hanya bisa memberikan janji, bukan bukti.
“Kalau belum bayar, bagaimana pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika bisa jalan? Karena pasti kami akan tetap mempertahankan lahan kami,” tegasnya.
Sementara HM Syamsul Lutfi setelah berdiskusi dengan para pemilik lahan mengaku sangat prihatin. Sebab selama ini para pemilik lahan hanya diberikan janji palsu oleh ITDC.
“Saya sendiri sangat miris dan prihatin pada kunjungan kali ini. Bagaimana mungkin sirkuit MotoGP dapat dituntaskan sesuai target, jika lahan masyarakat belum dibebaskan. Saya khawatir proyek ini gagal dan mangkrak. Apalagi gaya penyelesaian masalahnya masih seperti ini,” ujarnya.
Terlebih lahan warga tersebut berada di areal sirkuit. Bahkan ada juga berada di bagian jalan pembangunan sirkuit.
“ITDC memang saya lihat bermasalah. Ini buktinya, ada lahan kosong di tengah sirkuit yang belum digarap. Karena memang belum dibayar. Warga juga akui hal itu,” ketusnya.
Setelah berdialog, sebagai wakil rakyat ia berjanji akan terus berjuang membela hak warga agar lahan mereka segera dibayar.
“Dalam waktu dekat kita panggil ITDC. Kita ingin tahu, apa yang terjadi sebenarnya, sehingga pembayaran lahan ini belum tuntas,” janjinya.
Proses pengerjaan sirkuit belum berjalan maksimal. Sebab sebagian lahan yang berada di areal sirkuit belum digarap lantaran belum dibebaskan.
Selain itu, berdasarkan informasi warga, hingga kini ada sekitar puluhan hektare lahan yang belum dibayar ITDC. Sejak lama, puluhan pemilik lahan berjuang mencari haknya, namun lagi-lagi, ITDC seolah acuh dengan permasalahan tersebut. (ATN)