ASIATODAY.ID, JAKARTA – Krisis politik menyusul kudeta militer di Myanmar tidak hanya menjadi sorotan dunia internasional, namun situasi di Negeri itu juga menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Situasi politik di negeri itu menjadi salah satu pembahasan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat kedua kepala negara bertemu di Istana Merdeka, Jumat (5/2/2021).
Jokowi dan Muhyiddin mengaku prihatin dengan perkembangan politik di negara itu.
“Kami prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan berharap perbedaan politik itu bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN,” kata Jokowi dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).
Presiden Jokowi mendorong agar seluruh negara ASEAN menghormati prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN termasuk rule of law, pemerintah yang baik, pelaksanaan demokrasi, HAM dan pemerintah yang konstitusional.
Jokowi dan Muhyiddin sepakat untuk meminta menteri luar negeri tiap negara untuk berbicara dengan Chair ASEAN. Langkah itu dilakukan untuk menjajaki pertemuan khusus seluruh menteri luar negeri ASEAN.
“Menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan di Myanmar. Tadi secara detail kami sudah bicara mengenai ini dengan PM Muhyiddin,” terangnya.
Selain itu, Jokowi turut berbincang mengenai Rohingya. Dia berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian bersama. Selain itu, kedua Kepala Negara sempat bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan.
“Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut China Selatan, jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap pada Senin (1/2) dini hari dalam kudeta oleh militer.
Pihak militer tidak memberikan informasi di mana mereka ditahan atau bagaimana kondisi mereka.
Penangkapan berlangsung setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer berpengaruh meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran kudeta pascapemilu. Militer menyebut bahwa pemilu di Myanmar diwarnai kecurangan. (ATN)