ASIATODAY.ID, TOKYO – Jepang dan Vietnam sepakat menjalin kerjasama pertahanan sebagai upaya melawan pengaruh China.
Dengan kerjasama tersebut, Jepang dapat memberikan peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, pada Sabtu (11/9/2021).
Kedua negara meningkatkan kerja sama militer mereka di tengah kekhawatiran tentang pengaruh militer China yang semakin besar.
Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan kesepakatan itu meningkatkan kemitraan pertahanan mereka “ke tingkat yang baru”.
Jepang dan Vietnam berencana untuk memperdalam hubungan pertahanan melalui latihan bersama multinasional dan cara lain.
“Rincian tentang transfer peralatan khusus, termasuk kapal angkatan laut, akan dibahas dalam pembicaraan berikutnya,” kata kementerian itu.
Pertemuan Kishi dengan Menteri Pertahanan Vietnam, Phan Van Giang, di Hanoi bertepatan dengan kunjungan dua hari ke ibu kota Vietnam oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Dia mengakhiri kunjungannya dengan mengatakan China berencana untuk menyumbangkan 3 juta dosis vaksin virus corona ke Vietnam.
Kesepakatan itu muncul dua minggu setelah Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris melakukan perjalanan ke Vietnam untuk memperkuat hubungan dengan negara Asia Tenggara itu. Selama tur, Harris mendesak negara-negara untuk melawan “intimidasi” oleh China di Laut China Selatan.
Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan Kishi dan Giang sepakat tentang pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan Indo-Pasifik, serta kerjasama di berbagai bidang pertahanan termasuk keamanan siber.
Secara teratur, Tokyo memprotes kehadiran penjaga pantai China di dekat pulau Senkaku yang dikuasai Jepang, yang juga diklaim dan disebut oleh China sebagai Diaoyu.
Para pejabat Jepang mengatakan kapal-kapal China secara rutin melanggar perairan teritorial Jepang di sekitar pulau-pulau itu, terkadang mengancam kapal-kapal penangkap ikan.
Selama pembicaraan, Kishi menyatakan penolakan kuat Jepang terhadap “setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan paksaan atau aktivitas apa pun yang meningkatkan ketegangan,” merujuk pada aktivitas China yang semakin tegas di Laut China Timur dan Selatan, tetapi tanpa mengidentifikasi nama negara mana pun. (AP)