ASIATODAY.ID, KAIRO – Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouli menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan pengunjuk rasa menyebarkan “kekacauan” ditengah gelombang protes yang menentang kepemimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi.
Dilansir dari AFP, Kamis (10/10/2019), Mostafa menegaskan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terulangnya peristiwa kelam di masa lalu.
Aksi protes menentang Sisi terjadi sejak 20 September, yang dipicu kemunculan sejumlah video milik Mohamed Ali. Ia adalah mantan kontraktor militer yang tinggal terasing di Spanyol.
Ali menuduh Sisi telah menghambur-hamburkan uang negara untuk hidup mewah, sementara sebagian warga Mesir hidup menderita. Sisi membantah tudingan tersebut, dan menyebutnya sebagai sebuah “kebohongan.”
Dalam sebuah sesi di parlemen, PM Madbouli mengecam keras gelombang protes yang dinilainya sebagai bagian dari “perang brutal.” Ia menilai aksi protes ini didesain pihak tertentu untuk menciptakan “kebingungan” di tengah masyarakat Mesir.
“Masyarakat Mesir tidak akan membiarkan skenario kekacauan terulang lagi,” tegas PM Madbouli, merujuk pada revolusi 2011 yang menggulingkan diktator Hosni Mubarak.
Merespons gelombang protes ini, otoritas Mesir telah menangkap sekitar 3.000 orang dalam tiga pekan terakhir. Mereka yang ditangkap meliputi akademisi, aktivis dan pengacara.
Sejumlah grup hak asasi manusia menyebut rangkaian penangkapan ini adalah salah satu langkah terburuk Pemerintah Mesir sejak Sisi berkuasa pada 2014. Namun PM Madbouli berkukuh pemerintah masih bertindak di dalam jalur hukum.
“Saya mengapresiasi para polisi Mesir yang mengatasi masalah ini dengan cepat. Kita semua tidak mendengar adanya masalah besar dalam isu ini,” tutur PM Madbouli dengan suara lantang, yang disambut gemuruh tepuk tangan anggota parlemen.
Mesir telah meloloskan undang-undang anti-protes usai Sisi memimpin pemberontakan militer yang berujung pada tumbangnya presiden Mohamed Morsi pada 2013. Lewat UU tersebut, Sisi telah melakukan banyak penangkapan dan penahanan. (AT Network)
,’;\;\’\’